Terkait dengan pengusulan proposal pendanaan iklim Global Climate Fund (GCF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan lapangan untuk memberikan informasi dan memberi pemahaman dan persepsi yang sama tentang rancangan proyek GCF. Proposal tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung, yaitu: Dokumen Kerangka Pengaman untuk Lingkungan dan Sosial (ESS); Kajian Ketahanan dan Kerentanan Iklim (CRVA); Rencana Masyarakat Adat (IPP), dan Kajian Gender (GA) dan Rencana Aksi Gender (GAP). Penyusunan dokumen Rencana Masyarakat Adat dilaksanakan dengan melakukan konsultasi kepada beberapa pemangku kepentingan diantaranya dlangsung ke tingkat tapak dengan responden perwakilan masyarakat di lima kabupaten, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Ketapang, Sanggau dan Kubu Raya.

Dalam rangka menyelaraskan desain program dari proses konsultasi bersama pemangku kepentingan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas dokumen IPP yang telah disusun oleh konsultan, Bapak Salfius Seko, SH., MH., pada tanggal 6 Oktober 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. FGD ini dihadiri para pihak dari perwakilan pemerintah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappeda, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Perwakilan masyarakat dari empat desa: Teluk Bakung, Kali Bandung, Majel, Subah; Lembaga masyarakat penggiat masyarakat adat, antara lain AMAN, BRWA, Lembaga Bela Banua Talino, Institut Dayakologi, WALHI dan Elpagar; serta Pokja REDD+.

Saat pembukaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ir. H. Adiyani, MH., menyampaikan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menyempurnakan dokumen Rencana Masyarakat Adat (IPP) sebagai dokumen pelengkap proposal pendanaan iklim dari GCF.

Dalam pertemuan beberapa perwakilan dari masyarakat dan lembaga penggiat masyarakat adat menyampaikan appresiasi atas pelaksanaan FGD yang melibatkan para pihak sejak awal penyusunan perencanaan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 17 Oktober 2023

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Bappenas melaksanakan kajian untuk mengoptimalkan pemanfaatan bioekonomi hutan di Indonesia. Konsep awal pengembangan bioekonomi hutan tersebut telah tertuang dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Untuk menajamkan konsep tersebut ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappenas berencana menyusun road map pengembangan bioekonomi hutan di Indonesia. Untuk itu, dilaksanakan seri diskusi dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam potensi pengembangan industri bioekonomi hutan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kadin.

Kajian mengenai bioekonomi hutan (forest bioeconomy) tersebut dilakukan oleh tim konsultan. Hasil kajian tersebut dipaparkan oleh Bapak Tatang H Soerawidjaja, perwakilan tim konsultan kajian Forest Bioeconomy dalam pertemuan yang dipimpin oleh Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air (KKSDA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Nur Hygiawati Rahayu, pada tanggal 6 – 7 Oktober 2023 di Depok, Jawa Barat. Tujuan pertemuan ini untuk: (i) Melakukan tinjauan akhir (final review) terhadap kajian yang telah disusun; (ii) Memperoleh masukan kebijakan terkait potensi, peluang, tantangan, dan arah pengembangan bioekonomi hutan di Indonesia dari para pihak terkait; (iii) Merumuskan strategi Pengembangan Kebijakan Nasional dan Pengarusutamaan Bioekonomi Hutan di Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari KLHK (Biro Perencananan, Ditjen Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan), juga perwakilan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) dan Kementerian Investasi/BKPM. Selain tim konsultan dan FORCLIME, juga hadir perwakilan dari sektor swasta, yaitu Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan Kadin.

Bioekonomi merupakan pemanfaatan sumberdaya (bioresources) yang tidak terbatas pada pangan dan pakan, namun juga pada sumber energi dan bahan baku industri. Patokan pengembangan bioeknomi hutan: 1) Pemanfaatan sumberdaya nabati harus efisien, dan harus memenuhi piramida kebutuhan; 2) Mengenali potensi pohon yang dapat menghasilkan minyak-lemak non-pangan sebagai potensi pengganti (substitute) peran minyak bumi untuk biohidrokarbon dan biodiesel; 3) Potensi tersebut dapat diproses dalam kilang-kilang nabati (biorefineries); 4) Sumber hutan harus dibentengi dengan zona penyangga untuk tujuan konservasi.

Target pemanfaatan bioekonomi hutan ialah ekspansi produksi kayu menjadi produk yang bervariasi, termasuk kilang nabati untuk produk kimia basis nabati dan biomaterial. Kilang nabati berbasis pohon penghasil non-kayu juga termasuk, misalnya untuk getah, minyak atsiri, dan zat-zat lainnya yang bisa diekstraksi dan dimanfaatkan lebih lanjut.

Topik bioekonomi telah masuk ke dalam RPJPN 2025-2045, di dalam bagian transformasi ekonomi. Dalam transformasi ekonomi ini, terdapat delapan Agenda Pembangunan dengan 17 Program Pembangunan dengan tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Diharapkan, hasil kajian bioekonomi ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan Bappenas (RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029).

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Pipin Permadi, Advisor Senior, Kebijakan Kehutanan
Tazkiyah Syakira, Advisor Junior Adviser, Monev dan Pelaporan

Dibuat: 10 Oktober 2023

Cagar Biosfer Lore Lindu diluncurkan oleh Program Man and the Biosphere-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (MAB-UNESCO) pada tahun 1977, terletak di empat kabupaten (Poso, Sigi, Donggala, Parigi Moutong) dan Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan luas areal sekitar 1,67 juta hektare. Untuk memastikan cagar biosfer dapat berfungsi sesuai penetapannya, MAB-UNESCO melakukan peninjauan berkala terhadap keberadaan cagar biosfer secara berkala setiap 10 tahun sekali dan untuk Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) dijadwalkan tahun 2023.

FORCLIME telah mendukung Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan CBLL untuk persiapan menghadapi Tinjauan Berkala sejak tahun 2022, yang diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan sinkronisasi program kegiatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan membangun komitmen untuk pembangunan berkelanjutan.

Seri pertemuan tersebut dilakukan untuk memastikan dokumen Tinjauan Berkala CBLL sudah memenuhi tujuan utamanya sebagai kawasan yang menyeimbangkan, mengnyinergikan, dan menyelaraskan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati, dengan kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, pendidikan, penelitian, pemantauan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan diskusi terfokus (FGD) yang bertujuan untuk menyusun Draft Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu pada tanggal 21 September 2023 di Kota Palu, dan dibuka oleh ketua Forum Koordinasi dan Komunikasi Cagar Biosfer Lore Lindu yang diwakili oleh Dr. Moh Saleh NL.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh instansi maupun pihak terkait yang berada di dalam wilayah Cagar Biosfer Lore Lindu. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak baik untuk keberlanjutan Cagar Biosfer Lore Lindu. Selain itu, apakah kegiatan-kegiatan tersebut memberi gambaran lebih baik tentang capaian pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu, utamanya yang bersesuaian dengan kondisi sumberdaya alam dan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Hasil dari FGD akan disusun dalam draf dokumen Tinjauan Berkala yang kemudian akan dipresentasikan kepada para pihak dalam sebuah lokakarya untuk mendapat masukan demi penyempurnaan dokumen Tinjauan Berkala Cagar Biosfer Lore Lindu, sebelum diserahkan kepada pihak MAB-UNESCO.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 22 September 2023