Sebagai langkah tindak lanjut atas Surat Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) perihal Penyampaian Proposal Green Climate Fund Kalimantan Barat (GCF Kalbar), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat menyelenggarakan per-temuan dengan mitra GCF Kalbar pada tanggal 16 Agustus 2023. Mitra yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah FORCLIME, Fauna Flora International (FFI) dan Solidaridad. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menguatkan hubungan kerja sama sesama anggota GCF Kalbar, termasuk menyampaikan update perkembangan proposal GCF dan hubungan kerja sama mitra dengan Kementerian LHK terkait dengan rencana proposal pendanaan iklim ke Green Climate Fund (GCF).

Pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaa-tan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK), Bapak Ervan Judiarto, dan dihadiri oleh be-berapa kepala bidang lingkup Dinas LHK, anggota Pokja REDD (akademisi dan LSM lokal) serta mitra GCF Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Solidaridad dan FFI akan menambahkan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerangka GCF ini ke dalam memorandum saling pengertian (MSP) yang sudah dan sedang disusun bersama mitra nasional terkait. Selanjutnya, MSP ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ervan Judiarto, ST, MT, Kabid Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas LHK Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 24 Agustus 2023

Pada akhir tahun 2021, FORCLIME bersama mitra telah menetapkan dua kampung dukungan, melalui proses Free, Prior Informed Consent (FPIC), di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tambrauw, yaitu Kampung Emaus di Distrik Sausapor dan Kampung Bikar di distrik Bikar. Di kedua kampung tersebut FORCLIME bersama mitra fokus melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan (KTH) serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi usaha untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, seraya melakukan perlindungan hutan. Beberapa inisiatif telah dilakukan di kedua kampung tersebut untuk menfasilitasi agar KTH mendapatkan izin pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

Dalam rangka peningkatan fasilitasi tersebut, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil II BPSKL) Maluku Papua pada tanggal 14 Agustus 2023 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Sekwil II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., dan membahas beberapa hal, antara lain:

• Seksi II BPSKL Maluku Papua bersama FORCLIME akan memfasilitasi Kampung Emaus dan Kampung Bikar mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial. Kedua kampung tersebut sudah memenuhi persyaratan karena sudah memiliki KTH dan memiliki potensi usaha untuk dikembangkan, terutama HHBK.
• Untuk mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial, KTH yang ada harus diverfikasi, oleh karenanya Seksi II BPSKL Maluku Papua dan FORCLIME akan menfasilitasi KTH dalam proses verifikasi tersebut, yang direncanakan akan dilakukan pada awal September 2023.

Setelah pertemuan koordinasi ini, FORCLIME akan menyusun draft agenda kegiatan memfasilitasi KTH dalam mendapatkan izin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial dan juga akan mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Selain itu, akan dilakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dan KPHL Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 23 Agustus 2023

Sejak tahun 2014 FORCLIME mendukung Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP LHK) dalam pengembangan eLearning. Kemajuan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK cukup bervariasi karena kondisi lembaga dan kelompok target pelatihan di masing-masing daerah juga beragam.

Untuk menyelaraskan pengembangan eLearning di berbagai BP LHK, FORCLIME bekerja sama dengan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Makassar (BP LHK Makassar), Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Lokakarya Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Penyelenggaraan eLearning pada tanggal 10 Agustus 2023 di Kantor BP LHK Makassar. Lokakarya ini dihadiri sekitar 25 peserta dari unsur Pejabat, Widyaiswara dan staf Balai Pelatihan LHK Makassar serta guru dari SMK Kehutanan Negeri Makassar.

Hal yang dibahas dalam lokakarya ini mencakup: (1) Langkah-langkah dalam penyelenggaraan eLearning, (2) Pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan eLearning, (3) Penjaminan mutu dalam penyelenggaraan eLearning. Informasi yang digali selama lokakarya tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan SOP penyelenggaraan eLearning di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar serta Balai Pelatihan LHK lainnya.

Hasil lokakarya tersebut juga akan dikompilasi dan dilaporkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) sebagai masukan dalam pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masa mendatang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 16 Agustus 2023