Dinas Kehutanan Papua Barat bersama unit teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Tambrauw dan Sorong Selatan telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat hutan adat (MHA) di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mewujudkan visi dan misi provinsi/kabupaten konservasi di Papua Barat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan skema perhutanan sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ir. Runaweri, F.H., MM, kelompok MHA yang saat ini berada di wilayah kerja KPH perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola kelembagaan kelompok, mengelola kebunnya, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan, studi banding dan lain lain, sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Papua Barat.

Dinas Kehutanan Papua Barat merekomendasikan beberapa kampung untuk diidentifikasi lebih mendalam tentang potensi kampung-kampung dan kebutuhan peningkatan kapasitas KTH-nya sehingga dapat disinergikan bersama dengan FORCLIME. Kegiatan survei telah dilakukan di 10 kampung pada bulan November 2021 lalu, dilanjutkan pada bulan Desember 2021 pembahasan bersama Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Ada empat kampung yang dipilih, yakni Kampung Haha Distrik Saremuk dan Kampung Wendi Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan; serta Kampung Emaus Distrik Sausapor dan Kampung Bikar Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw. Keempat kampung ini akan menjadi target pelaksanaan program bersama Dinas Kehutanan Papua Barat dan FORCLIME, dengan fokus kegiatan pada pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, pembinaan KTH, dan mendorong implementasi program perhutanan sosial termasuk inisiatif lokal terkait Hutan Adat di wilayah KPHP Tambrauw dan KPHP Sorong Selatan.

Beberapa hal strategis lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan adalah bentuk dukungan FORCLIME untuk kegiatan di tahun 2022, yakni untuk:
1. Mendukung Dinas Kehutanan Papua Barat dalam mensosialisasikan kebijakan kehutanan pasca Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mendukung kegiatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat.
3. Mendukung KPH dalam penyusunan dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP).
4. Mendukung KTH pada empat kampung terpilih terkait dengan kelola kelembagaan KTH, kelola kawasan, dan kelola usaha HHBK termasuk jasa lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat