Mengacu pada peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020, dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) merupakan salah satu persyaratan penting dalam penilaian kelembagaan kelompok tani hutan. AD/ART merupakan perangkat aturan yang harus dimiliki sebagai pedoman untuk menjalankan organisasi. Dokumen tersebut merupakan peta navigasi yang mengarahkan jalan bagi organisasi kelompok tani hutan. Adanya dokumen ini menegaskan bahwa suatu kelompok tani hutan telah memiliki kelengkapan organisasi.

Oleh karenanya, setelah melakukan identifikasi atas kelompok tani Maroti di Kampung Yanggandur, salah satu kampung dukungan Taman Nasional Wasur dan FORCLIME di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Theodorus Tethool S.Sos., fasilitator pelaksanaan kegiatan di kampung tersebut, mendampingi proses penyusunan AD/ART kelompok tani Maroti pada tanggal 12 – 13 September 2023 di Kampung Yanggandur.

Dari proses pendampingan ini, diharapkan akan lahir panduan yang membangun, memberdayakan, dan memacu ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. KTH Moruti adalah kelompok tani baru yang masih belum mencapai Kelas Pemula. AD/ART yang sedang disusun nantinya akan menjadi panduan bagi mereka, selain itu, menjadi pendorong untuk peningkatan kelas kelompok tani tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodorus Tethool, Fasilitator Kampung Yanggandur
Ruben Yogi, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
Rut Ohoiwutun, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat

Dibuat: 18 September 2023

Dalam mengelola kawasan konservasi, penilaian efektivitas pengelolaan merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi prioritas dan alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan pengelolaan yang berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Papua. BBKSDA Papua mengelola 19 kawasan konservasi dengan luas sekitar 4.132.502,71 hektare yang tersebar di 24 kabupaten/kota di empat provisi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayahnya, BBKSDA Papua mengadakan penilaian atas 10 kawasan konservasi di bawah administrasinya pada tanggal 14-15 September 2023 di Jayapura, Papua. Sementara pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap sembilan kawasan konservasi lainnya telah dilakukan pada akhir tahun lalu.

Kegiatan penilaian 10 kawasan konservasi tersebut dibuka oleh Kepala Balai Besar KSDA Papua, A.G. Martana, S.Hut., MH., dan dihadiri oleh 60 peserta yang mewakili para pihak terkait. Sementara Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Jefri Susyafrianto memberikan arahan secara daring.

Untuk melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah menetapkan Management Effectiveness Tracking Tool (METT) yang merupakan metoda pendekatan yang diterima secara internasional, untuk memantau dan menilai keseluruhan pengelolaan kawasan konservasi. METT dapat membantu pihak pengelola kawasan konservasi untuk menilai seberapa efektif kawasan konservai dikelola, dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi yang ada. Dari penilaian tersebut akan memberikan rekomendasi dan rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Tanah Papua

Dibuat: 16 September 2023

Melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengadakan FGD Pembahasan Dokumen Pendukung Proposal GCF Pemprov Kalbar pada tanggal 6 – 7 September 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen pendukung yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah: Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Lahan; Kajian Resiko dan Kerentanan Iklim (CRVA); Kajian dan Rencana Aksi Gender (GA-GAP). Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk menghubungkan dan membangun komunikasi dengan para pihak diprovinsi serta mendapatkan masukan terhadap dokumen yang disusun. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, narasumber tim penyusun dokumen dan kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan presentasinya dan diskusi secara langsung, kecuali pembahasan terkait gender dilaksanakan secara online.

Penyusunan dokumen-dokumen pendukung tersebut mengacu pada desain proyek yang bertujuan untuk: 1) Memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan dengan perencanaan yang terinfo tentang iklim; 2) Meningkatkan dan memperluas pembelajaran praktik pertanian dan agroforestry yang berketahanan iklim; 3) Peningkatan pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat.

FGD dibuka oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, bapak Amung Hidayat, SP, M.Si., dan dihadiri oleh Pokja REDD+; tim penyusun masing-masing dokumen pendukung, Prof Dr. Bramasto Nugroho, MS (Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan dan Lahan), CCROM-IPB (Kajian Resiko dan Kerentanan Iklim), dan Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni (Kajian dan Rencana Aksi Gender); serta perwakilan beberapa instansi provinsi, akademisi dan mitra pembangunan.

Hasil FGD ini merupakan bagian dari penyempurnaan dokumen pendukung. Perbaikan dokumen akan disampaikan paling lambat pada akhir September 2023, dan akan menjadi satu kesatuan dari proposal secara menyeluruh (full proposal) yang akan diajukan ke GCF.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si., Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 September 2023