Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya pada bulan Juni lalu, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) menindaklanjutinya dengan pertemuan untuk berkoordinasi menyusun rencana strategis serta berbagi peran dan tanggung jawab diantara anggota Pokja. Kemudian ditanjutkan dengan rapat koordinasi pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang diadakan dalam rangka menyusun rencana kerja. Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, bapak George Yarangga, A.Pi., M.M., dan dihadiri, selain oleh anggota Pokja PPS, juga mitra pembangunan di provinsi tersebut.

 Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, ST.,MSi., menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Bapak Danang Kuncara Sakti, S.Hut., ME., mempresentasikan kebijakan pengembangan usaha untuk mendorong nilai ekonomi perhutanan sosial. Kemudian Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., memberi penjelasan mengenai skema perhutanan sosial.

Penyusunan rencana kerja disiapkan oleh masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, yang kemudian menghasilkan dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan pada tahun 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 06 November 2023

Dalam rangka koordinasi dan komunikasi mengenai proposal pendanaan iklim Provinsi Kalimantan Barat dari GCF, GIZ selaku Lembaga akreditasi menghadiri pertemuan para pihak terkait tingkat nasional, termasuk Sekretariat Green Climate Fund (GCF), Badan Kebijakan Fiskal, sebagai National Designated Authority (NDA), yang berfungsi sebagai penghubung utama dengan GCF, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Pertemuan yang diadakan pada tanggal 2 November 2023 di Kantor KLHK di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta diawali dengan arahan Kepala Biro Perencanaan, Bapak Dr Apik Karyana, dilanjutkan dengan presentasi Provinsi Kalimantan Barat bersama GIZ yang menyampaikan serangkaian kegiatan dalam pengembangan proposal pendanaan iklim dan pengelolaan serta pemantauan program.

Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan proposal yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, didukung oleh GIZ, serta memastikan rencana proyek yang disusun sejalan dan merupakan bagian dari program kerja Indonesia.

“Pertemuan bersama Sekretariat GCF ini menjadi tonggak penting bagi perjalanan proyek GCF Kalimantan Barat. Kehadiran Sekretariat GCF, NDA, KLHK, BPDLH, GIZ bersama Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen dan dukungan para pihak terhadap proyek GCF ini”, kata Prof. Gusti Hardiansyah, dosen Universitas Tanjungpura, salah satu anggota Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana selanjutnya adalah menyampaikan proposal pendanaan iklim GCF kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan rekomendasi proyek, yang kemudian diajukan ke Badan Kebijakan Fiskal sebagai NDA GCF Indonesia untuk mendapatkan No Objection Letter (NOL) sebelum proposal tersebut disampaikan ke Sekretariat GCF.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 03 November 2023

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Maluku Papua telah melakukan sosialisasi mengenai program perhutanan sosial, khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada bulan Juli lalu di Kampung Dosay. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Hutan (BBKSDA) Papua dalam rangka percepatan askes kelola perhutanan sosial di provinsi tersebut. Pada acara sosialisasi itu, masyarakat di Kampung Dosay telah mendapat pengetahuan mengenai lima skema perhutanan sosial yang dapat dipilih masyarakat untuk dapat mengelola hutannya, dua diantaranya adalah skema hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Kedua skema tersebut merupakan skema yang paling cocok untuk dipilih oleh masyarakat Kampung Dosay.

Menindaklanjuti kegiatan sosialisai sebelumnya, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III BPSKL Maluku Papua mengadakan diskusi terfokus (FGD) pada tanggal 30 Oktober 2023 bersama masyarakat Kampung Dosay untuk membahas konsep awal dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), termasuk mendiskusikan bagian-bagian yang masih perlu diisi oleh masyarakat melalui proses pemufakatan. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kampung Dosay, Bapak Yunus Yoboisembut, dan dihadiri oleh kepala suku yang ada di kampung tersebut. Dokumen hasill FDG ini dibagikan kepada para kepala suku yang hadir untuk kemudian dibahas dalam pertemuan di tingkat marga untuk memutuskan luasan areal yang diusulkan untuk dikelola sesuai dengan skema perhutanan sosial yang dipilih.

“Kegiatan perhutanan sosial ini sangat baik. Dalam peraturan dijelaskan bagaimana suku/marga dapat mengelola wilayahnya”, kata bapak Martinus Done, salah satu tokoh masyarakat di Kampung Dosay. “Masyarakat mengharapkan agar segera dilakukan sosialisasi terkait batas-batas kawasan, agar masyarakat bisa memasuki lahan mereka dan mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutannya”, lanjut bapak Martinus Done.

Setelah dokumen dilengkapi oleh masing-masing marga, dokumen pengajuan areal perhutanan sosial Kampung Dosay akan difinalisasi oleh pemerintah Kampung Dosay dalam sebuah berita acara persetujuan skema hutan desa oleh masyarakat Kampung Dosay. Kemudian akan diajukan dalam dokumen Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Hana Soakakone, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Yosina Demetouw, siswa magang dari Fakultas MIPA Universitas Cenderawasih
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 03 November 2023