FORCLIME bekerja sama dengan Working Group Tenure (WGT) menyelenggarakan diskusi Penyusunan Kurikulum Pelatihan Mediasi Konflik Tenurial pada tanggal 30 November 2016 di Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi pelatihan mediasi konflik yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2017 mendatang. Pelatihan mediasi konflik tenurial itu sendiri merupakan salah satu bagian dari program pendampingan resolusi konflik tenurial di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan WGT dan FORCLIME yang implementasinya telah dimulai sejak tahun 2014.

Diskusi pembahasan kurikulum ini diikuti oleh  sekitar 15 peserta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Direktorat Penanganan Konflik  dan Pusat Diklat Sumber Daya Manusia), lembaga swadaya masyarakat (WGT, Impartial Mediation Network, IICT, CRU) dan FORCLIME. Beberapa hal yang disepakati dalam diskusi ini antara lain:

1. Kurikulum pelatihan akan disusun dengan mengacu kepada kurikulum mediasi konflik yang telah ada yang berasal dari lembaga Diklat Mahkamah Agung dan kurikulum mediasi konflik dari Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Dalam kurikulum terdapat slot materi yang bersifat locally specific atau tematik khusus seperti aturan dan struktur adat, mediasi konflik melalui lembaga adat, regulasi teknis bidang kehutanan.
3. Calon pelatih diutamakan pelatih yang berpengalaman dan berasal dari lembaga yang telah terakreditasi.
4. Calon peserta pelatihan adalah orang-orang yang telah dipilih dan diproyeksikan akan menjadi mediator konflik.
5. Kurikulum pelatihan akan dikembangkan secara berjenjang, yakni pelatihan mediasi tingkat dasar dan pelatihan mediasi tingkat lanjutan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Nina-Maria Gaiser, Adviser, Kebijakan Kehutanan

Dibuat: 08 Desember 2016

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan pelatihan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH, termasuk rencana jangka panjang, jangka pendek dan rencana operasional, untuk seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Timur; KPH Malinau, Kalimantan Utara; dan KPH Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pada tanggal 6-8 September 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuan kegiatan ini adalah untuk  meningkatkan kemampuan penyusunan rencana pengelolaan hutan bagi kepala dan staf KPH. Selain itu, juga untuk memantau kemajuan penyusunan rencana pengelolaan yang saat ini sedang berlangsung.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), bapak Rudi Pryanto, dan bapak Suhendro Bashor dari Direktorat Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan  (RPPWPH) memberikan bimbingan langsung kepada peserta pelatihan mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan hutan di KPH berdasarkan peraturan yang ada.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Tunggul Butarbutar, Manajer bidang strategis, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Suprianto, Adviser Teknis, Pembangunan KPH

Dibuat: 05 Desember 2016

Pusat Rencana dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusrenbang SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan FORCLIME menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi Program Bakti Rimbawan pada tanggal 17 Oktober di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh 25 perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas dan FORCLIME.

Kegiatan monitoring dan evaluasi atas Program Bakti Rimbawan dilakukan oleh Tim Ahli dari Pusrenbang SDM dan FORCLIME di sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu Sungai Wain, Kapuas Hulu, Gularaya, Rinjani Barat, Way Terusan, Bualemo, Jeneberang, Kerinci, dan Wae Sapalewa. Selain kunjungan lapangan, kegiatan monitoring dan evaluasi juga dilakukan melalui survei online. 645 tenaga Bakti Rimbawan dan 27 Kepala KPH terlibat dalam survei ini.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa tenaga Bakti Rimbawan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong aktivitas KPH. Bahkan di beberapa KPH, mereka menjadi “mesin penggerak”. Meski demikian, Program Bakti Rimbawan ini terancam keberlanjutannya karena keterbatasan anggaran, baik di kementerian maupun di daerah (kabupaten atau provinsi).

Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa program ini perlu dilanjutkan karena tenaga bakti rimbawan merupakan ujung tombak implementasi program pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pengembangan program Bakti Rimbawan ini perlu melibatkan peranserta pemerintah daerah secara lebih intensif.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dibuat: 31 Oktober 2016