Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perpres No. 28/2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) menyelenggarakan pertemuan dalam rangka penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS) pada tanggal 1 hingga 2 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dalam bentuk focus group discussion (FGD) tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta 35 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL); akademisi dari IPB University dan Universitas Gajah Mada; Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM); Inhutani V; Perhutani; Biro Perencanaan Kementerian LHK, dan FORCLIME. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dan tenaga ahli yang akan menjadi komponen utama dalam memfasilitasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ir. Roosi Tjandrakirana, M. SE., yang menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum tersedia rencana jangka panjang pengelolaan perhutanan sosial, sehingga penyusunan RMPS merupakan hal yang sangat penting.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal PSKL menyampaikan bahwa Rencana Makro Perhutanan Sosial disusun sebagai pedoman dalam perencanaan penyelenggaraan perhutanan sosial selama 20 tahun ke depan, sejalan dengan Perpres No 28/2023 yang merupakan peta jalan (roadmap) percepatan distribusi akses perhutanan sosial dan perencanaan jangka menengah hingga tahun 2030. Data realisasi perhutanan sosial sampai saat ini sekitar 5,6 juta hektare dari target 12,7 juta hektare. Sehingga masih ada 7,1 juta hektare yang ditargetkan untuk tercapai hingga tahun 2030 melalui berbagai strategi dan regulasi termasuk Rencana Makro Perhutanan Sosial.

Setelah pertemuan ini, akan diadakan seri pertemuan lanjutan dengan tujuan untuk menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun. Dalam hal ini, FORCLIME akan turut serta berkontribusi dalam proses penyelesaian Rencana Makro Perhutanan Sosial, termasuk menyediakan tenaga ahli dan keahlian (expertise).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 15 Agustus 2023

Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Balai Pelatihan LHK bersama FORCLIME mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan eLearning di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengembangan SOP ini dilakukan melalui lokakarya di Bogor pada tanggal 7 – 8 Agustus 2023 yang diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari pejabat struktural, widyaiswara dan staf administrasi Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Pelatihan LHK. Penyusunan SOP ini dibantu oleh Common Sense, sebuah lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran.

Isu-isu penting yang dibahas dalam lokakarya ini mencakup: 1) Menentukan tujuan dan indikator eLearning dan prosesnya; 2) Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang peran yang berbeda dan peran para pihak; 3) Memahami berbagai siklus eLearning; serta 4) Mengumpulkan informasi yang relevan sebagai dasar penyusunan SOP.

Dalam sesi pembukaan, Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Ibu Dr. Kusdamayanti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada GIZ yang telah setia mendampingi serta mengawal program eLearning di Pusat Diklat SDM LHK sejak tahun 2014. “Saat ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) tengah mempersiapkan Massive Open Online Course (MOOC) dengan topik Pengarusutamaan Gender (PUG). Setelah SOP eLearning ini rampung, dapat diterapkan dan selanjutnya GIZ dapat mendukung pengembangan MOOC di masa yang akan datang.” kata Ibu Kusdamayanti.

Lokakarya penyusunan SOP eLearning akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang sama di Makassar pada tanggal 10 Agustus 2023, khusus membahas SOP penyelenggaraan eLearning di tingkat Balai Pelatihan LHK. Acara di Makassar ini akan mengundang pejabat struktural, widyaiswara, staf administrasi Balai Pelatihan LHK Makassar dan guru dari SMK Kehutanan Negeri Makassar.

Hasil penyusunan SOP eLearning ini akan didokumentasikan dalam buku panduan eLearning, sebagai pedoman bagi para pihak dalam pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 14 Agustus 2023

Setelah mengikuti pelatihan Pembekalan bagi Fasilitator Kampung di Tanah Papua, Theodorus Tethool S.Sos., fasilitator di Kampung Yanggandur, melakukan survei awal kelompok tani hutan (KTH) yang ada di Kampung Yanggandur, salah satu kampung dukungan FORCLIME dan Balai Taman Nasional Wasur di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan survei, dilakukan pada tanggal 1 – 2 Agustus 2023, bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok yang ada di kampung tersebut, termasuk melihat dokumentasi administrasi KTH, jenis produk usaha serta pemasarannya. Dalam dua hari kegiatan tersebut, Theodorus melakukan pertemuan dan diskusi dengan Kepala Kampung Yanggandur, KTH Empi Wae Tetepuh (artinya kelompok satu hati untuk tujuan baik), dan KTH Sederhana.

KTH Empi Wae Tetepuh memiliki 11 anggota, dengan produk usaha: madu, abon ikan gabus toraja (gastor), minyak buah merah, minyak kemiri, teh sarang semut, sabun propolis dari lebah madu hitam. Sedangkan KTH Sederhana beranggotakan 15 orang, dengan produk usaha hampir sama dengan KTH Empi Wae Tetepuh ditambah dengan produk keripik (singkong, ubi), minyak kayu putih, virgin coconut oil (VCO).

Dari hasil survei awal diperoleh data mengenai status kelembagaan KTH, produk usaha dan produksi serta pemasarannya. Walaupun KTH Sederhana sudah dapat memasarkan produknya ke Merauke dan provinsi bahkan ke tingkat nasional melalui akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook), namun masalah pemasaran masih merupakan tantangan bagi KTH di Kampung Yanggandur. Tantangan lainnya adalah terkait perlunya penguatan kelembagaan organisasi dan pengurusan perizinan produk dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selama enam bulan kedepan, Theodorus akan mendampingi kedua KTH tersebut. Dalam pendampingan ini, fasilitator kampung bersama dengan KTH dampingannya akan membuat rencana kerja, termasuk kegiatan peningkatan kapasitas untuk keberlanjutan usaha kelompok tani di kampung tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodorus Tethool, Fasilitator Kampung Yanggandur
Ruben Yogi, Advisor bidang GIS dan Pemetaan
Rut Ohoiwutun, Advisor, Hutan masyarakat dan hutan adat

Dibuat: 14 Agustus 2023