Provinsi Papua Barat Daya baru berdiri pada Desember 2022. Dalam upaya mengoptimalkan pekerjaan di tingkat tapak, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (Dinas LHKP) Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingklungan (BPSKL) Maluku-Papua Seksi Wilayah II mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial (PPS). Tujuan Pokja PPS adalah untuk mendukung seluruh program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya, baik melalui koordinasi, kolaborasi, sinergi antar pemangku kepentingan, pembinaan, pengawasan, maupun mendukung kerja sama lintas sektor.

Pokja PPS Provinsi Papua Barat Daya telah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/69/6/2023 pada bulan Juni lalu. Menindaklanjuti surat keputusan tersebut, Dinas LHKP mengadakan pertemuan dengan anggota Pokja PPS pada tanggal 28 Juli 2023 di Ruang Pertemuan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat Daya di Sorong. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk berkoordinasi dalam penyusunan rencana strategis dan rencana aksi serta memetakan pembagian peran dan tanggung jawab di antara anggota Pokja dalam pelaksanaan kegiatan. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., dan dihadiri oleh anggota Pokja PPS serta mitra pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku-Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., menjelaskan mengenai Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pemaparannya, Bapak Julian Kelly Kambu mengatakan bahwa Provinsi Papua Barat Daya akan menjadi percontohan untuk percepatan Perhutanan Sosial di Pulau Papua. Program Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai dan menjaga kelestarian hutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat