Di Provinsi Sulawesi Tengah, ada beberapa hutan adat yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun hingga saat ini di hutan adat tersebut belum dilakukan penataan batas wilayah, sehingga masing-masing masyarakat adat belum memiliki rencana pengelolaan atas hutan adatnya. Dalam rangka persiapan proses penetapan batas hutan adat di Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi (Dishutprov) Sulawesi Tengah, didukung FORCLIME, melakukan pertemuan koordinasi pada tanggal 21 Juli 2023 di ruang rapat Kepala Dishutprov Sulawesi Tengah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Universitas Tadulako, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan di Sulawesi Tengah (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi, serta KARSA Institute dan Badan Registrasi Wilayah Adat Sulawesi Tengah. Rapat koordinasi ini membahas rencana kegiatan penetapan trayek atau jalur tata batas hutan adat di Sulawesi Tengah, seraya menunggu peraturan lebih lanjut yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penataan batas hutan adat. Pelaksanaan penetapan trayek atau jalur tata batas ini akan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordi-nator Provinsi Sulawesi Tengah