Konsultasi dan koordinasi dengan para pihak terkait dengan perkembangan pengusulan proposal pendanaan iklim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama GIZ sebagai Lembaga Akreditasi yang bersumber dari Green Climate Fund (GCF) dilakukan baik ditingkat nasional, provinsi dan tingkat kabupaten. Kegiatan konsultasi publik di lima kabupaten terkait proposal tersebut telah dilakukan pada bulan Mei 2023 lalu, yaitu Ketapang, Kubu Raya, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu.

Untuk kelengkapan proposal, perlu disusun dokumen terkait dengan masyarakat adat yang tinggal di kelima kabupaten tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengumpulan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dengan melakukan wawancara terhadap kepala desa atau perwakilan desa setempat, ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan adat, dan tokoh pemuda setempat. Pelaksanaan wawancara di kelima kabupaten tersebut diadakan pada 23 Mei sampai 16 Juni 2023, dan dibantu oleh konsultan yang didanai oleh SFF (sumber dana bilateral yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan persiapan tindakan/proyek kerja sama teknis, misalnya GCF Kalimantan Barat). Hasil wawancara tersebut akan disusun dalam sebuah dokumen Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan) yang akan menjadi bagian dari keseluruhan proposal pendanaan iklim dari GCF. Dokumen ini akan berisi peran dan keterlibatan masyarakat adat dalam rencana implementasi proyek, dampak positif dan negatif yang mungkin akan timbul dan dirasakan oleh masyarakat selama jangka periode proyek akan dilaksanakan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim