FORCLIME
Forests and Climate Change ProgrammeTechnical Cooperation (TC Module)
Select your language
Melanjutkan rangkaian FGD dalam rangka kajian pengembangan kebijakan nasional bioekonomi hutan di Indonesia, FORCLIME mendukung Bappenas mengadakan FGD terkait potensi industri pengolahan hasil hutan dan peran Access and Benefit Sharing (ABS) dalam mendukung pengembangan bioekonomi hutan di Indonesia. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 di Yogyakarta yang juga dilakukan secara daring.
Pertemuan dibuka oleh Ibu Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, dan terbagi dalam 2 sesi. Pada sesi pertama, FGD fokus pada potensi pengembangan hasil hutan dalam mendukung bioekonomi. Narasumber pertama pada sesi ini adalah Ibu Aida Greenburry dari World Bioeconomy Forum. Ibu Aida memberikan gambaran mengenai isu-isu terkini di forum bioekonomi internasional serta contoh strategi pengembangan bioekonomi yang sudah ada di negara-negara lain. Beberapa kondisi pemungkin yang diperlukan untuk mendukung pengembangan bioekonomi adalah ketersediaan bio-database, pengaturan peran dan tanggung jawab dari kementerian kunci, riset dan analisis investasi, pembentukan ekosistem demand and market, serta kolaborasi internasional.
Narasumber selanjutnya adalah Ibu Merrijantij Punguan Pintaria, ST, M.Eng, selaku Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian. Ibu Merrijanti memberikan informasi terkait profil dan kinerja industri hasil hutan dan perkebunan, kondisi ekonomi manufaktur dunia, serta kebijakan di Indonesia yang berpotensi mendukung pengembangan industri bioekonomi. Koordinasi industri hulu-hilir dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menjadi modal penting untuk mendorong penanaman investasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri untuk meningkatkan kekuatan dari sektor hulu, termasuk sektor kehutanan.
Pada sesi kedua, diskusi fokus pada konsep dan peran ABS dalam mendukung pengembangan bioekonomi. Narasumber pada sesi ini adalah Bapak Hartmut Meyer dan Bapak Olivier Rukundo dari GIZ dan Bapak Rik Kutsch Lojenga dari Union for Ethical Biotrade. Para narasumber menyampaikan bahwa ABS dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik sumber daya genetik dan pelaku riset, mendorong pengembangan produk, dan memastikan adanya keuntungan yang adil bagi pihak yang terlibat. Pelaksanaan ABS membutuhkan kerangka kebijakan yang jelas serta koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Terdapat praktik-praktik terbaik implementasi ABS yang memberikan manfaat untuk suatu negara, namun di beberapa negara ABS justru menghambat perkembangan penelitian sumber daya genetik. Oleh karena itu, analisis terhadap kerangka legal yang ada harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari duplikasi atau konflik dengan peraturan yang ada.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor Junior Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim
Sebagai bagian dari kajian pengembangan kebijakan nasional bioekonomi hutan di Indonesia, FORCLIME mendukung Bappenas mengadakan kunjungan ke laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan (BBPSIK) Yogyakarta dan laboratorium Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fahutan UGM). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan termutakhir dari bio-based products serta pandangan peneliti/akademisi terhadap potensi pengembangan bioekonomi di Indonesia. Dengan dipimpin oleh Ibu Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc selaku Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, kunjungan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022.
Di BBPSIK Yogyakarta, tim Bappenas dan FORCLIME disambut oleh Kepala BBPSIK Yogyakarta, Bapak Dwi Prabowo Yuga Suseno, S.Si., M.Sc., PhD. Dalam sambutannya, Bapak Dwi Prabowo menyampaikan sekilas tentang peran BBPSIK pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, fasilitas yang dimiliki oleh BBPSIK seperti laboratorium dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Tertentu, serta kegiatan pengembangan bioenergi dari tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum). Pengembangan tanaman nyamplung di BBPSIK telah diinisiasi sejak tahun 2008. Fokus awal pengembangannya adalah perbaikan hulu dengan menyeleksi induk unggul dan melakukan perbanyakan sehingga didapatkan tanaman dengan produktivitas tinggi. Namun, saat ini pengembangannya sudah berhasil dilanjutkan untuk ekstraksi dan pembuatan bioediesel. Turunan dari biodiesel ini dapat dijadikan bioenergi dan biofarmaka. Limbah pengolahan biodiesel juga dapat dimanfaatkan menjadi briket, asap cair, pakan, atau kosmetik.
Seusai diskusi, tim dibawa untuk mengunjungi Laboratorium Pengujian Hasil Hutan Bukan Kayu Penghasil Minyak untuk melihat proses ekstraksi minyak nabati dengan berbagai metode serta perbedaan kualitas minyak berdasarkan spesies dan proses pengolahan. Tim juga mengunjungi Laboratorium Pengujian Kultur Jaringan untuk melihat teknik kultur jaringan yang digunakan pada beberapa tanaman seperti nyamplung, cendana, eucalyptus, dan sengon.
Setelahnya, tim berpindah ke Fahutan UGM dan disambut oleh Dekan Fahutan UGM, Bapak Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D, serta jajaran dosen Fahutan UGM. Diskusi bersama para akademisi di UGM berfokus untuk mendapatkan pandangan terkait peluang dan tantangan pengembangan bioekonomi kehutanan di masa depan. Salah satu poin penting yang didiskusikan adalah perlunya melihat peluang pasar dan sinkronisasi hulu-hilir produk kehutanan untuk memastikan daya dukung tanah yang dialokasikan memiliki manfaat yang tepat dan menghindari isu degradasi lahan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nurdita Rahmadani, Advisor Junior Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor Junior Bidang Pengelolaan Hutan Lestari
Pipin Permadi, Advisor Senior dan Liaison Officer
Dalam rangka mempersiapkan peninjauan berkala (periodic review) Cagar Biosfer Lore Lindu (CBLL) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu yang digawangi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pertemuan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Lore Lindu tahun 2022. Tema pertemuan tahunan kali ini adalah ‘‘Membangun Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan“, dan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022 di Aula Pertemuan Polibu Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Pertemuan dibuka oleh Bapak Drs. H. Ma’mun Amir selaku Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan apresiasi kepada Bappeda, para pihak dan mitra kerja terkait atas terlaksananya pertemuan tersebut. Beliau juga menyampaikan harapannya akan keterlibatan para pihak untuk mengintegrasikan aspek perencanaan dengan implementasinya, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka secara cukup.
Dalam pertemuan tersebut, dilaksanakan diskusi panel dengan mendatangkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Ir. Y. Purwanto, DEA (Ketua Komite Nasional MAB Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang memberikan arahan tentang pengelolaan cagar biosfer, persiapan peninjauan berkala, dan branding produk, dan Christopher Eichhorn (GIZ FORCLIME Jakarta) yang berbagi pengalaman terkait pengelolaan Cagar Biosfer di Jerman. Terdapat pula video message dari Dr. Hans Decker Thulstrup (Kantor Pusat MAB UNESCO Paris). Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman sebagai komitmen bersama dari para pemerintah kabupaten/kota yang berada dalam kawasan CBLL untuk berkontribusi menuju pengelolaan CBLL yang berkelanjutan, yang meliputi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Selain itu, dilaksanakan penyerahan sertifikat produk Cagar Biosfer ke sembilan UMKM yang telah terverifikasi oleh Tim Registrasi dan Verifikasi Produk CBLL. Produk-produk UMKM tersebut diantaranya adalah cokelat, brownies crispy, bagea cokelat, bawang goreng, dan kopi.
Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah penyusunan masterplan CBLL dan pengisian formulir peninjauan berkala CBLL.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah
Didukung oleh: | |