Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, didukung FORCLIME dan mitra pembangunan lainnya (Global Green Growth Institute-GGGI), mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) mengenai penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) bagi empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi, KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP Unit XXIX Keerom. Kegiatan tersebut dilakukan secara hybrid (online dan offline) pada tanggal 16 – 17 November 2022, dan dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jan Jab Ormuseray, S.H, M.Si.

Sesi ini merupakan tahapan sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi tim penyusunan RPHJP di KPH bagaimana tahapan dan proses dalam melakukan revisi/penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Narasumber dalam acara bimbingan teknis tersebut, termasuk dari:

• Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (Kementerian LHK), Kepala Subdit Pemolaan kawasan KPHL, bapak Drajat Kurniadi, S.Hut, M.Si., membawakan materi tentang kebijakan pengelolaan hutan dan penyusunan peta arahan pemafaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung untuk perencanaan bina pemanfaatan hutan.
• Pokja Pengarusutamaan Gender (Kementerian LHK), ibu Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si., memberikan materi terkait pengarusutamaan gender dalam perencanaan kehutanan. Dalam sesinya dibahas bagaimana mengintegrasikan isu gender dalam kegiatan pengelolaan hutan termasuk di KPH.
• Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK (Kementerian LHK), Ketua Pokja II subdit Pembinaan KPH, ibu Ir. Eleonora Poerwanty, M.M., memberikan materi terkait penyusunan RPHJP melalui sistem informasi RPHJP, selain itu, juga membahas hal-hal terkait penyusunan, penilaian dan pengesahan RPHJP.
• Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Papua (Kementerian LHK), bapak Rahmat Suprianto, S.Hut., memberikan materi terkait analisis spatial dalam perencanaan kawasan hutan di KPH.
• Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, bapak Ridwan Atmojo ST.,M.Si., menjelaskan pentingnya perencanaan kehutanan di tingkat KPH. Selain itu, juga menjelaskan bahwa 84% kampung ada di dalam kawasan hutan yang artinya saling berkaitan erat antara masyarakat dan hutan, sehingga dalam perencanaan kehutanan perlu juga diperhatikan aspek sosialnya.

Dalam diskusi disampaikan oleh para peserta tantangan pengelolaan hutan di Papua, seperti sebagai berikut:
• Wilayah pengelolaan yang cukup luas dan akses yang sangat sulit.
• Sumber daya manusia, jumlah tidak sesuai dengan luas wilayah. Selain itu, jumlah tenaga teknis yang terbatas, misanya bidang khusus: GIS.
• Sarana dan prasarana. Masih ada KPH yang belum memiliki ruang kantor sendiri (masih sewa), peralatan kerja terbatas, termasuk kendaraan operasional.

Dalam pertemuan ini Kepala KPHP Boven Digoel, Ade Jhon Moisiri, S.Hut., menyampaikan pengalaman dalam penyusunan RPHJP. KPHP Boven Digoel adalah satu-satunya KPH di Papua bahkan di Indonesia yang telah selesai menyusun dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 8 tahun 2021.

‘Dengan adanya pemekaran provinsi, KPH-KPH akan terbagi ke dalam provinsi-provinsi yang baru. KPH yang ada di Provinsi Papua harus menjadi contoh bagi provinsi yang baru terbentuk, baik dalam perencanaan hutan, juga dalam upaya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua saat membuka acara.

Tindak lanjut kegiatan bimbingan teknis ini adalah masing-masing KPH akan melakukan revisi atas RPHJP-nya. Termasuk juga KPH yang didukung FORCLIME, yaitu: KPHP Unit XXI Lintas Sarmi-Mamberamo, KPHP Unit XXIII Sarmi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat