Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 113/MENLHK/SETJENT/PLA.2/2/2022 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Papua Barat, wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak lagi berdasarkan wilayah aliran sungai (DAS), namun berdasarkan admistrasi. Sehingga mengubah luasan dan jumlah KPH yang ada di Provinsi Papua Barat, yang saat ini berjumlah 14 unit. Oleh karena itu, Dinas Kehutanan Papua Barat mengadakan bimbingan teknis (coaching clinic) bagi seluruh KPH di provinsi tersebut pada tanggal 19 – 21 Januari 2023 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk membantu para manajer KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hu-tan Jangka Panjang (RPHJP) serta penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang baru. Pelaksanaan coaching clinic ini merupakan kolaborasi dari Dinas Kehutanan Papua Barat, Fakultas Kehu-tanan Universitas Papua dan GIZ FORCLIME. Sehingga masing-masing pihak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembinaan teknis ini.

Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., juga dihadiri oleh pejabat dari provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, Julian Kelly Kambu, ST., M.SI.

Dalam kegiatan ini, narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan materi sebagai berikut:

1. Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 Tahun 2021 oleh Ir. Roni Saefullah Burhani, M.Si., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
2. Perencanaan dan Pengelolaan Hutan Lingkup KPH oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
3. Outline Penyusunan Laporan RPHJP oleh Ir. Eleonora Purwanty, M.M., dan Indah Diana Puspita, S.Hut., ME., dari Direktorat Bina Rencana Pemafaatan Hutan, KLHK.
4. Informasi Geospasial Tematik di Provinsi Papua Barat dan Perencanaan Tata Hutan yang dibawakan oleh Bapak Syarifuddin S.Hut., dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVII Manokwari, KLHK.

Narasumber lainnya adalah Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir. Runaweri F.H., MM., yang menyampaikan materi mengenai Perkembangan KPH di Provinsi Papua Barat. Selain itu, Tim Fakultas Kehutanan Universitas Papua dengan materi Metode Inventarisasi Biogeofisik dan Metode Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Dari pertemuan tiga hari tersebut, dihasilkan beberapa catatan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan, antara lain:

• Akan membentuk Tim Percepatan Penyusunan RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
• Akan membangun Pusat Data yang dibutuhkan dalam penyusunan RPHJP KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya.
• Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya akan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan dokumen RPHJP, termasuk untuk melaksanakan survei biogeofisik-sosekbud, penyusunan tata hutan, dan konsultasi publik.
• Kedua dinas tersebut juga akan mengalokasikan anggaran dan berkolaborasi dengan Mitra Pembangunan dalam peningkatan kapasitas SDM KPH melalui pembinaan teknis (coaching clinic), pelatihan, dan lain-lain.
• Pemantauan percepatan penyusunan RPHJP KPH di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan oleh Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, KLHK.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 27 Januari 2023

Dalam rangka melanjutkan kegiatan pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kampung Yanggandur dan Kampung Wasur, Merauke, FORCLIME berkoordinasi dengan Balai TN Wasur untuk mendiskusikan kegiatan prioritas tahun 2023 yang akan dilakukan bersama-sama di kedua kampung tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu, 11 Januari 2023 di Kantor Balai TN Wasur dan dipimpin oleh Kepala Balai TN Wasur, Bapak Yarman, S.Hut, M.P.

Pertemuan diawali dengan evaluasi kegiatan pendampingan tahun 2022. Selama tahun 2022, FORCLIME telah mendukung sosialisasi program dengan prinsip-prinsip Free, Prior Informed Consent (FPIC), serta penguatan kapasitas KTH untuk kelola wilayah, kelola lembaga, dan kelola usaha. FORCLIME juga memfasilitasi kunjungan studi ke KTH di Bali Barat dan pameran ke Jayapura. Adapun kelompok di Wasur berfokus pada pengembangan jasa wisata alam, budidaya anggrek, serta pengembangan teh sarang semut. Sedangkan, kelompok di Yanggandur berfokus pada pengembangan HHBK seperti madu trigona, minyak kemiri, minyak kayu putih, minyak buah merah, abon ikan mujair, dan produk olahan dari pisang.

Berdasarkan hasil diskusi, di tahun 2023 akan kembali dilakukan penguatan kapasitas KTH serta analisis dan peningkatan akses ke pasar. Bapak Yarman juga memberikan arahan untuk mendukung pengurusan izin edar dan izin tangkar anggrek sehingga pemasaran anggrek bisa dilakukan secara lebih luas.

Di akhir pertemuan, Bapak Yarman memberikan kesan terhadap kegiatan pendampingan. “Semoga dengan adanya kegiatan pengembangan masyarakat di kampung dukungan, mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara optimal dari pengelolaan HHBK dan meningkatkan taraf kehidupan mereka,“ ucapnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 26 Januari 2023

Dalam rangka pengelolaan pengetahuan tentang keragaman hayati yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur (TN Wasur), Balai Taman Nasional Wasur, didukung FORCLIME, menyusun buku panduan lapangan mengenai reptil yang ada di kawasan taman nasional dan sekitarnya. Buku tersebut diinisiasi oleh staf TN Wasur, pak Zaenal Arifin, A.Md, polisi kehutanan penyelia, yang kemudian ditinjau ulang (review) oleh seorang ahli herpetofauna, Burhan Tjaturhadi, S.Si., M.Sc.

Untuk menyempurnakan buku tersebut, Balai TN Wasur mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Januari 2023 di Ruang Rapat Balai TN Wasur di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pak Burhan menyampaikan hasil kaji ulangnya terkait jenis-jenis reptil (ular, kura-kura, kadal) dari data yang telah dihimpun oleh TN Wasur, termasuk sebaran jenis dan juga membandingkan dengan sebaran species dan statusnya.

“Buku panduan reptile ini akan sangat bermanfaat karena selama ini data yang dihimpun oleh TN Wasur sudah cukup banyak, dengan pendokumentasian dalam bentuk buku akan menjadi sumber informasi, bukan hanya bagi TN Wasur tetapi juga untuk wilayah Merauke dan sekitarnya”, kata Kepala Balai TN Wasur, Yarman S.Hut, M.P., dalam sambutannya saat membuka pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, pak Burhan juga memberikan bimbingan teknis kepada staf TN Wasur mengenai pengenalan jenis reptil, termasuk bagaimana cara mengetahui jenis ular berbisa dan tidak berbisa, data apa saja yang harus diambil untuk mengidentifikasi jenis reptil. Selain itu, juga disampaikan pengetahuan mengenai jenis reptil dan penyebarannya. Pada kesempatan tersebut, staf TN Wasur juga menyampaikan beberapa hasil temuan jenis katak untuk diidentifikasi.

Setelah pertemuan ini, buku Panduan Lapangan Reptil di Kawasan Taman Nasional Wasur dan sekitarnya akan difinalisasi agar segera tersedia bagi para pihak yang memerlukan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 25 Januari 2023