Dalam rangka melanjutkan proses penyusunan proposal dan studi kelayakan proyek pendanaan iklim kepada Green Climate Fund (GCF), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan pertemuan dengan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Delegasi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas LHK Bapak Ir H Adiyani, MH., dan diterima oleh Sekditjen Pengendalian Perubahan Iklim (Sekditjen PPI), KLHK, Bapak Agus Rusli, SPi, M.Si., pada tanggal 24 Februari 2023 bertempat di ruang Rapat Sekditjen PPI, di Gedung Manggala Wanabakti.
Koordinasi ini merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan Dinas LHK dengan Sekjen KLHK pada bulan Desember 2022 lalu, dan merupakan sarana komunikasi dan koordinasi terkait kondisi terkini proses persiapan proyek GCF. Selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mendapatkan arahan berkenaan dengan tahapan dan langkah lanjut pelaksanaan proyek GCF di Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas LHK kembali menyampaikan komitmen Pemprov Kalimantan Barat melalui kontribusi proyek ini untuk mendukung program nasional terkait dengan pencapaian target FOLU Net Sink 2030 dan NDC. Selain itu, juga disampaikan usulan kandidat mitra proyek yang akan bersama Pemprov Kalimantan Barat mengimplementasikan GCF, dan mengusulkan focal point untuk Proyek GCF pada Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 08 Maret 2023

Terkait dengan Program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah, FORCLIME bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi, termasuk dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), mengembangkan model pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan atau Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan oleh staf KPH, dan diarahkan agar KTH/KUPS/UMKM mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan usahanya bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

Agar staf KPH mempunyai kompetensi yang memadai dalam mendampingi dan mengembangkan usaha KTH/KUPS/UMKM, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama FORCLIME mengadakan Pelatihan Dasar Pengembangan Usaha pada tanggal 21 – 24 Februari 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan terkait cara mengembangkan usaha bagi kelompok tani hutan. Selama pelatihan peserta mendapat pengetahuan mengenai: (1) Mengelola Kelompok, (2) Mengembangkan gagasan usaha, (3) Analisis Rantai Nilai, (4) Survai Pasar, (5) Model Bisnis Canvas, (6) Pemasaran, (7) Rencana Produksi, (8) Pembagian Tugas, (9) Perizinan Usaha, (10) Penyusunan rencana usaha. Pelatihan ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan (1 orang), 13 staf KPH (mewakili 13 KPH yang ada di Sulteng) dan 8 orang yang mewakili 6 Kelompok Tani Hutan/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan bimbingan (mentoring) pada bulan Maret hingga bulan April 2023, yang dilaksanakan secara daring. Dalam proses pembimbingan ini, tim pelatih akan memonitor kemajuan dan kendala yang dihadapi peserta dalam menyusun rencana usaha kelompok dampingannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
M. Yusuf, Advisor Junior bidang Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari

Dibuat: 07 Maret 2023

Dalam rangka pengembangan eLearning Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pusat Diklat SDM LHK mengadakan pelatihan eLearning bagi seluruh Balai Pelatihan LHK pada tanggal 20 – 24 Februari 2023 di Pusat Diklat SDM LHK di Bogor, Jawa Barat. Pelatihan ini merupakan kelanjutan kerja sama dengan GIZ dan CommonSense, suatu lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran, yang telah diinisiasi sejak tahun 2014.

Pelatihan eLearning ini dibuka oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Dr. Kusdamayanti, dan dihadiri oleh 70 peserta dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK), sebagai berikut:
1. Pusat Diklat SDM LHK: 12 orang.
2. BP LHK Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara): 7 orang.
3. BP LHK Pekanbaru (Provinsi Riau): 9 orang.
4. BP LHK Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur): 7 orang.
5. BP LHK Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan): 7 orang.
6. BP LHK Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur): 5 orang.
7. BP LHK Kadipaten (Provinsi Jawa Barat): 14 orang.
8. BP LHK Bogor (Provinsi Jawa Barat): 8 orang.
9. Pusat Penyuluhan KLHK: 1 orang.

Pelatihan eLearning ini dibuka oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Dr. Kusdamayanti, dan dihadiri oleh 70 peserta dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK), sebagai berikut:
1. Pusat Diklat SDM LHK: 12 orang.
2. BP LHK Pematang Siantar (Provinsi Sumatera Utara): 7 orang.
3. BP LHK Pekanbaru (Provinsi Riau): 9 orang.
4. BP LHK Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur): 7 orang.
5. BP LHK Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan): 7 orang.
6. BP LHK Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur): 5 orang.
7. BP LHK Kadipaten (Provinsi Jawa Barat): 14 orang.
8. BP LHK Bogor (Provinsi Jawa Barat): 8 orang.
9. Pusat Penyuluhan KLHK: 1 orang.

Kelas bagi pejabat struktural dilaksanakan selama dua hari. Peserta difasilitasi untuk membuat draft standard operating procedure (SOP) terkait dengan penyelenggaraan eLearning di lingkup Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengalaman-pengalaman peserta yang berasal dari Balai di daerah dituangkan kedalam draft SOP dan selanjutnya akan disempurnakan oleh Tim CommonSense. Draft yang disempurnakan nantinya akan ditetapkan pemberlakuannya oleh Pusat Diklat SDM LHK atau BP2SDM.

Segera setelah pelatihan ini, Kepala Pusat Diklat SDM LHK akan mengeluarkan surat keputusan Kelompok Kerja (Pokja) eLearning, yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing BPLHK yang mengikuti pelatihan eLearning ini. Surat keputusan tersebut diharapkan sudah terbit sekitar bulan April – Mei 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Bidang Pengembangan Kapasitas SDM
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 06 Maret 2023