Melanjutkan penyusunan Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tambrauw, Pemerintah Provinsi Kabupaten (Pemkab) Tambrauw menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi para mitra di Kabupaten Tambrauw. Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw ini digawangi oleh Pemkab Tambrauw dan terdiri dari LSM, universitas, swasta, NGO, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Tambrauw. FORCLIME yang telah memulai aktivitas di Kabupaten Tambrauw sejak akhir 2021, sebagai program yang mengimplementasikan kerja sama bilateral turut juga diundang pada acara tersebut.

Pertemuan ini dilaksanakan pada 2 Februari 2023 di Manokwari, Papua Barat dan dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tambrauw, Bapak Muosche Woria, S.IP., M.IP. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa program kerja para mitra akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen master plan, dan kegiatan sinkronisasi ini merupakan contoh kolaborasi dalam pembangunan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

Dalam pertemuan tersebut, 35 peserta mitra hadir dan memaparkan program kerja masing-masing yang akan dilaksanakan tahun 2023. FORCLIME turut menyampaikan kegiatan prioritas yang akan dilakukan, diantaranya adalah mendukung penyusunan rencana pengelolaan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambrauw dan Cagar Alam Tambrauw, serta melanjutkan pendampingan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kampung Bikar dan Kampung Emaus dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

Pertemuan ini menghasilkan matriks indikator Mitra Pembangunan Kabupaten Tambrauw yang akan diintegrasikan ke dalam dokumen master plan. Tim penulis selanjutnya akan melakukan finalisasi dokumen, dan penyerahan dokumen master plan dari tim penulis kepada Pemkab Tambrauw rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat ini akan menjadi bagian utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tambrauw 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 14 Februari 2023

Sejak tahun 2021, FORCLIME telah bekerja sama dengan Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) untuk melaksanakan beberapa kegiatan, seperti pengembangan Hutan Pendidikan Nyei Toro dan pembentukan Center of Excellence (CoE) untuk Sistem Informasi Geografis dan pemetaan. Dalam rangka melanjutkan kerja sama, FORCLIME melaksanakan pertemuan dengan UOGP pada tanggal 2 Februari 2023 di Kampus UOGP, Jayapura. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan UOGP, Bapak Frank Leonardo Apituley, S.Hut., M.Si.

Pengembangan Hutan Pendidikan Nyei Toro sedang dalam tahap penyusunan rencana pengelolaan. Saat ini, UOGP menjalin kerja sama dengan Badan Riset Nasional Indonesia (BRIN) Manokwari untuk melaksanakan inventarisasi potensi biogeofisik sebagai data dasar dalam penyusunan dokumen rencana tersebut. Selain kegiatan tersebut, di tahun 2023 UOGP juga akan berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat di Kampung Dosai dan Kampung Tablasupa, yang merupakan kampung binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang juga didukung kegiatannya oleh FORCLIME.

“Kami berterima kasih karena di tahun ini Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Ilmu Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua bisa melaksanakan pengabdian masyarakat di kampung-kampung yang didukung oleh FORCLIME. Hal ini menjadi salah satu dari Tri Dharma perguruan tinggi”, kata Bapak Frank Leonardo.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior Bidang GIS dan Pemetaan Hutan
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 14 Februari 2023

Pada bulan September - Desember 2022, FORCLIME telah melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan (Training Need Assessment-TNA) Pendamping Perhutanan Sosial dan Penyuluh Kehutanan serta anggota Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di tiga provinsi wilayah kerjanya, yaitu: Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Hasil TNA ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah (Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi pendamping Perhutanan Sosial dan pengurus Pokja PPS di tiga provinsi tersebut.

Kompetensi keahlian yang dikaji dari para pendamping Perhutanan Sosial dan penyuluh kehutanan meliputi:
1. Kompetensi melakukan fasilitasi dan penyuluhan.
2. Kompetensi manajerial.
3. Kompetensi teknis pendampingan masyarakat sebelum mendapatkan izin perhutanan sosial.
4. Kompetensi teknis pendampingan masyarakat pasca memperoleh izin perhutanan sosial, yang meliputi kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha.

Pada tanggal 1 Februari 2023, Tim GIZ mempresentasikan hasil TNA tersebut secara daring kepada Balai LHK Makassar. Presentasi ini penting karena karena cakupan wilayah TNA (Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat) merupakan bagian dari wilayah pelayanan Balai tersebut. Dari hasil kajian tingkat kompetensi, pendamping PS dan penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat kompetensi jauh lebih tinggi dibanding rekan-rekannya di wilayah Papua Barat dan Papua. Hal ini secara umum dapat diartikan peningkatan kapasitas pendamping Perhutanan Sosial di Papua dan Papua Barat lebih mendesak dibandingkan peningkatan kapasitas bagi pendamping Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah. Isu non pelatihan yang mengemuka dalam kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial adalah sebaran wilayah dampingan yang berjauhan, aksesibilitas yang sulit serta keterbatasan anggaran operasional yang mengakibatkan pendampingan sulit dilakukan secara intensif.

Sebagai tindak lanjut dari webinar ini, hasil TNA tersebut akan dipresentasikan di tingkat nasional dan mengundang Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direktorat teknis lainnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yag membidangi Perhutanan Sosial.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 06 Februari 2023