Sejak 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw melalui Sekretariat Pokja Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Tambrauw telah menyusun perencanaan penyusunan dokumen master plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat. Untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen tersebut, keterlibatan dan kerja sama para pihak melalui kemitraan diperlukan. Dengan demikian, produk dokumen yang dihasilkan akan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak serta memuat sebuah proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Mengawali proses penyusunannya, maka dirasa perlu untuk melaksanakan loka tulis guna menghadirkan semua pihak untuk berdiskusi dan menuangkan secara sistematis rencana pembangunan kabupaten konservasi dan masyarakat adat untuk jangka panjang (25 – 35 tahun). Tujuan kegiatan loka tulis tersebut adalah untuk:
1. Menyepakati pembagian tugas dan peran tiap mitra pembangunan dalam penyelesaian dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat.
2. Memfasilitasi proses penulisan materi untuk dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw.
3. Menyepakati pelaksanaan konsultasi publik: Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Adat di Kabupaten Tambrauw.

Loka tulis tersebut dilaksanakan tanggal 10 Maret 2022 di Manokwari dan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw, Mosce Woria, S.IP., MIP. Acara loka tulis ini, didukung FORCLIME, dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah Provinsi Papua Barat, akademisi, para mitra dan lembaga swadaya masyarakat di Papua Barat.

Hasil yang diharapkan melalui loka tulis ini antara lain:
1. Aspek perikanan, konservasi dan pariwisata yang tertuang dalam Bab 2 dapat diselesaikan;
2. Permasalahan dan isu strategis pada setiap aspek teridentifikasi; dan
3. Arah pengelolaan dari masing – masing mitra dalam jangka pendek (5 tahun), jangka menengah (10 tahun), dan jangka panjang (15 – 20 tahun) dapat teridentifikasi.

Loka tulis diawali dengan pemaparan terkait progres dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi yang disampaikan oleh Dr. Sepus M. Fatem, Wakil Rektor 1 Universitas Papua dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tambrauw. Kemudian dilanjut dengan pemaparan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah oleh Zulfikar Mardiyadi, S.Hut., M.Si., dosen Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Sesi ini dipandu oleh Dr. Jonni Marwa, sebagai Tim Penulis Utama dari Universitas Papua.

Sebelum dilakukan diskusi tematik secara mendalam, beberapa mitra memaparkan materi yang dikelompokkan dalam lima tema, yaitu:
1. Tema 1: Tutupan hutan, kondisi ekosistem, ekologi, kondisi pertambangan dan konsesis kehutanan dan kebun oleh WWF;
2. Tema 2: Masyarakat adat, pemetaan wilayah adat dan perlindungan hak adat dan pemberdayaan masyarakat oleh SAMDHANA;
3. Tema 3: Laut, pesisir pantai dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perairan oleh CI;
4. Tema 4: Ketahanan pangan, Kesehatan, perempuan adat dan pendidikan adat oleh Yayasan Kaoem Telapak;
5. Tema 5: Tata kelola pemerintahan yang bersih mendukung Kabupaten Konservasi dan MHA oleh GIZ CPFS.

Setelah setiap tema dipaparkan, kemudian Prof. Dr. Roni Bawole dan Dr. Rully Wurarah sebagai Tim Penulis Utama dari Universitas Papua memaparkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrauw 2023 – 2026. Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah;
3. Menerjemahkan visi dan misi; dan
4. Menetapkan berbagai program prioritas.

Dokumen yang dihasilkan kemudian akan dilanjutkan dengan konsultasi publik bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menjadi dokumen publik yang wajib digunakan oleh semua pihak. Konsultasi publik ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022 di Fef, Kabupaten Tambrauw.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat