Pada tanggal 25 Mei 2023, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil III BPSKL) Maluku-Papua mengadakan pertemuan dalam rangka membangun sinergi pasca dibukanya kantor kantor Sekwil III BPSKL di Kota Jayapura. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Sekwil III BPSKL, Bapak Nelson Kainama, S.Hut., M.Si., dan dihadiri oleh tim teknis FORCLIME yang berkantor di Jayapura. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DKLH Papua) terkait pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Papua periode 2023 – 2025 serta rencana penyusunan road map PPS Provinsi Papua yang mana sejalan dengan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kerja sama untuk mendukung penyusunan 27 dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk Kota Jayapura (1 Kelompok Usaha Perhutanan Sosila-KUPS), Kabupaten Jayapura (16 KUPS), dan Kabupaten Sarmi (6 KUPS). Dari kerja sama ini diharapkan kampung-kampung dukungan FORCLIME bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Taman Nasional Wasur dan DKLH menjadi model untuk Perhutanan Sosial lintas direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 01 Jun 2023

Pada tanggal 15-17 Mei 2023, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Makassar bersama Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis terkait inventarisasi hutan bagi para guru SMK Kehutanan Makassar. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari rencana kerja sama trilateral SMK Kehutanan Makassar, Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar dan FORCLIME yang dibahas di awal tahun 2023. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para guru di bidang inventarisasi hutan, sehingga para guru nantinya mampu mengajarkan mata pelajaran Inventarisasi Hutan yang up to date dan praktis bagi para siswa. Pelatihan ini difasilitasi oleh widyaiswara Balai Pelatihan LHK Makassar, dan diikuti oleh 30 peserta.

Pada hari pertama, bimbingan teknis dilakukan di kelas dengan materi terkait dengan Teknik Sampling Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan Rencana Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP). Hari kedua, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk praktik lapang inventarisasi hutan di KHDTK Hutan Diklat Tabo-Tabo. Sedangkan pada hari ketiga, bimbingan teknis dilakukan di kelas dengan materi pembuatan peta sebaran pohon berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan.

Dari evaluasi yang dilakukan, secara umum peserta memberikan respon positif terhadap manfaat bimbingan teknis ini. Salah satu masukan dari peserta adalah waktu bimbingan teknis yang dirasa terlalu sempit dibandingkan materi yang cukup kompleks. Oleh karena itu peserta mengusulkan di waktu mendatang waktu pelaksanaan bimbingan teknis bisa ditambah secara proporsional.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Daniel Maertz, Adviser for Adult Education and Training
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development

Dibuat: 30 Mei 2023

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedang mempersiapkan proposal pendanaan iklim dari Green Climate Fund (GCF). Dalam rangka mempersiapkan para pihak yang akan terkait dengan proposal tersebut, Pemprov Kalimantan Barat mengadakan konsultasi publik di lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Ketapang tanggal 15-17 Mei 2023, Kabupaten Kubu Raya tanggal 19-20 Mei 2023, Kabupaten Sintang 22-23 Mei 2023, Kabupaten Sanggau tanggal 23-26 Mei 2023 dan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 29-30 Mei 2023. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan perkembangan penyusunan dokumen studi kelayakan dan proposal pembiayaan iklim dari GCF kepada para pihak di tingkat kabupaten, sekaligus mendiskusikan penyusunan dokumen kerangka pengaman sosial dan lingkungan serta dokumen kajian dan rencana aksi gender.

Pelaksanaan konsultasi publik di setiap kabupaten dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kepala Bappeda Kabupaten. Selain dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Kalimantan Barat, juga dihadiri oleh perangkat daerah dan mitra pembangunan dari masing-masing kabupaten.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Rantai Nilai, Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 27 Mei 2023