Dalam rangka menyiapkan desa dampingan, FORCLIME Bersama dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorong Selatan melakukan identifikasi desa-desa yang akan dipilih sebagai desa dampingan dalam pelaksanaan kegiatan bersama FORCLIME dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat.

Setelah melakukan penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, Tim FORCLIME Papua Barat Bersama dengan KPH Sorong Selatan, yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan KPHP Unit V Sorong Selatan, Yermias Thesia, S.Hut., melakukan kunjungan ke beberapa kampung di Kabupaten Maybrat pada tanggal 25 November 2021. Kampung yang dikunjungi adalah Kampung Haha di Distrik Seremuk, Kampung Sasnek di Distrik Sawiat dan Kampung Wendi di Distrik Sawiat, yang telah lebih dulu dikunjungi pada kesempatan sebelumnya. Dalam kunjungan ini, tim bertemu dan berdiskusi bersama masyarakat lokal di rumah Ketua Kelompok Tani Hutan dan berdiskusi untuk mengumpulkan informasi sesuai matriks yang telah disiapkan berdasarkan empat aspek, yaitu: kondisi geofisik, kelembagaan yang ada di desa tersebut, kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat, dan pendampingan yang ada.

Hasil dari pengumpulan data ini kemudian akan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat sebagai bahan diskusi pemilihan desa yang sesuai untuk pelaksanaan kegiatan Bersama antara FORCLIME dan Dinas Kehutanan Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 26 November 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), mengadakan focus group discussion (FGD) Rancangan Rencana Makro Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada 10 November 2021. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh 31 peserta yang mewakili Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL) dan FORCLIME. FGD dibuka oleh Deputi Direktur Perencanaan Makro Hutan, Ibu Neni Supreni. Sementara FGD dipimpin oleh Dr Rinekso Soekmadi dan Dr Nandi Kosmaryandi, yang merupakan tenaga ahli yang menyusun rencana makro. Acara ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dari para peserta dalam rangka penyempurnaan draft dokumen rencana makro, yang akan menjadi komponen vital dalam upaya KLHK untuk mengatur dan memfasilitasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di seluruh Indonesia.

Dalam presentasinya, Dr Rinekso Soekmadi menyampaikan urgensi menempatkan rencana makro yang menyoroti pentingnya melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan juga mempromosikan upaya konservasi di luar kawasan lindung. Selain itu, Dr Soekmadi menambahkan bahwa karena Indonesia telah meratifikasi banyak konvensi internasional, perlu dibuat rencana makro yang mampu memperkuat berbagai komitmen negara. Selain itu, rencana makro juga akan memainkan peran penting dalam pengarusutamaan upaya konservasi dan pencapaian SDGs Indonesia.

Setelah ini, akan ada FGD kedua yang akan membahas lebih lanjut untuk mengatasi hal-hal di atas dengan tujuan menyelesaikan rencana makro sebelum akhir tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 26 November 2021

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang berbagai hak dan kewajiban kelompok tani hutan (KTH) di sekitar Hutan Diklat Tabo-Tabo, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar (BDLHK Makassar) mengadakan lokakarya selama dua hari dari tanggal 16 – 17 November 2021 di desa Tabo-Tabo di Sulawesi Selatan. Kepala BDLHK Makassar membuka rapat pada Selasa pagi melalui daring. Lokakarya yang didukung FORCLIME ini melibatkan tiga kelompok petani hutan yaitu Deswita, Mattiro Deceng dan Mappaenre Dalle.

Kelompok tani hutan di kawasan ini memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan usaha kecil lokal yang bergerak di bidang produksi gula aren, madu dan jambu mete, serta pariwisata. Usaha kecil tersebut juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan penduduk setempat.

Peserta lokakarya mendapatkan pelatihan terkait dengan manajemen kelembagaan (yaitu akuntansi, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kelompok), manajemen bisnis (termasuk pemasaran) dan manajemen mutu. Para peserta juga mendapatkan pelatihan tentang prinsip-prinsip dasar KTH, khususnya administrasi kelompok tani hutan dan penyusunan rencana kerja kelompok.

Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban KTH, termasuk langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan proyek, serta berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis.

“Selama pelatihan, saya belajar banyak tentang pengembangan kelompok tani dan pemasaran produk. Saya harap bisa lebih banyak praktik pada pelatihan mendatang”, kata Bapak Arifin, anggota KTH Mappaenre Dalle.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Daniel Maertz, Advisor bidang Pendidikan Orang Dewasa dan Pelatihan
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 26 November 2021