FORCLIME dan Fakultas Kehutanan Universitas Papua (Unipa) telah berkolaborasi sejak tahun 2019 melalui kegiatan program magang di FORCLIME bagi mahasiswa dan lulusan baru Unipa. Hingga 2021 sebanyak 20 orang lulusan baru Unipa telah melakukan magang di FORCLIME. Kolaborasi tersebut akan tetap berlanjut dalam pelaksanaan FORCLIME 4.0 di Tanah Papua. Untuk menetapkan kegiatan yang akan dilakukan bersama, Fakultas Kehutanan Unipa dan FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 17 Desember 2021 yang kemudian ditandai dengan penandatanganan risalah rapat untuk bersinergi di tahun 2022.

Sinergi yang akan dilakukan antara lain termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kampung binaan FORCLIME yang dikaitkan dengan kuliah kerja nyata (KKN), mendukung pelatihan penulisan ilmiah berbahasa Inggris (dalam jurnal ilmiah dan artikel), mendukung pelatihan pengelolaan media dan informasi, mendukung pembentukan International Forestry Student Association (IFSA).

“Atas nama Fakultas Kehutanan Universitas Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FORCLIME. Semoga kerja sama ini sesuai dengan kapasitas masing-masing dan lebih daripada itu mendukung pembangunan kehutanan di Papua Barat”, kata Dr.Jonni Marwah, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 17 Desember 2021

Menindaklanjuti evaluasi program kerja Pokja REDD+ Kalimantan Barat tahun 2021, tim Pokja REDD+ melaksanakan diskusi lanjutan untuk membahas rencana kerja tahun 2022. Pertemuan yang difasilitasi FORCLIME ini dilaksanakan tanggal 16 Desember 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Ir. Adiyani, MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalimantan Barat, yang memberikan sambutan dan arahan mengenai pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat dan pentingnya sinergi para pihak dalam pencapaian tujuan pembangunan, yang diawali dengan harmonisasi rencana kerja bersama. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, akademisi, mitra pembangunan, dan LSM.

Pertemuan dilanjutkan dengan presentasi rencana kerja Pokja REDD+ tahun 2022 dan diikuti dengan penyampaian rencana kegiatan masing-masing lembaga dalam upaya aksi penurunan emisi. Selanjutnya, draf rencana kerja bersama ini akan dikompilasikan dan dituangkan menjadi rencana kerja Pokja REDD+ tahun 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 16 Desember 2021

Sebagai tindak lanjut diskusi internal revisi kelembagaan Pokja REDD+ Kalimantan Barat tanggal 9 Desember 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kalimantan Barat, didukung FORCLIME, melanjutkan diskusi para pihak melalui konsultasi penyusunan draf Keputusan Gubernur tentang kelembagaan Pokja REDD+ tanggal 15 Desember 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat. Konsultasi dilaksanakan secara luring dan daring, dibuka oleh Kepala Dinas LHK Kalimantan Barat yang diwakili oleh Ibu Lasmi Yulistiana, SP., M.Si selaku Kepala Bidang Penanganan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akademisi, mitra pembangunan, dan perwakilan pihak swasta.

Kegiatan konsultasi ini menghasilkan draf final Keputusan Gubernur tentang Kelembagaan Pokja REDD+, dan menempatkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai Ketua Pokja REDD+ dan Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat sebagai Sekretaris Pokja sekaligus sebagai Kepala Sekretariat Pokja REDD+. Pokja REDD+ akan terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu bidang REDD+, bidang komoditas berkelanjutan, dan bidang pertumbuhan hijau. Sedangkan, sekretariat Pokja REDD+ akan terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu bidang administrasi dan kebijakan, bidang perencanaan dan pengganggaran, bidang MRV dan safeguard, bidang mobilisasi dana dan benefit sharing, serta bidang pengelolaan pengetahuan, komunikasi dan publikasi. Draf ini juga memungkinkan pelibatan para pihak yang lebih luas ke dalam kelembagaan Pokja REDD+.

Draf final ini kemudian akan disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk proses lebih lanjut.

Revisi kelembagaan ini merupakan hal yang sangat penting, sebagaimana disampaikan oleh Imanul Huda, S.Hut, M.Hut selaku Direktur PRCF Indonesia, “Kepastian hukum Pokja REDD+ menjadi penting untuk mendukung Pokja bisa melaksanakan kegiatan. Revisi ini penting sebagai bahan refleksi kelembagaan dan mendukung efisiensi dan efektivitas kerja dari Pokja REDD+ Kalimantan Barat”.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 Desember 2021