Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Papua Barat merupakan salah satu bentuk wadah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, dimana koordinasi dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dalam Pokja PPS terdapat empat unit kerja, yaitu: Pengembangan Kapasitas; Penyiapan Areal Kerja; Fasilitas Usaha Pasca Izin; Pengelolaan Pesona Mart. Dengan adanya Pokja PPS diharapkan program – program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat dapat terorganisasi dan diimplementasikan mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat tapak. Anggota Pokja PPS berasal dari berbagai instansi, termasuk, Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Koperasi dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari), akademisi Fakultas Kehutanan Unipa, dan lembaga terkait lainnya. Terdapat dua anggota tambahan salah satunya adalah FORCLIME yang bergabung di kesekretariatan Pokja PPS. Keanggotaan baru ini sedang dalam proses revisi dalam SK Gubernur Nomor 522/15/VII/2021 di Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja tahun 2021, Pokja PPS Papua Barat mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 10 Desember 2021 di ruang pertemuan Dinas Kehutanan di Manokwari. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Hendrik Runaweri, MM, yang juga menjabat sebagai Ketua Pokja PPS Papua Barat, membahas rencana program kerja tahun 2022.

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah perumusan program kerja masing-masing unit kerja, penetapan waktu rapat koordinasi, serta membuat grup kanal komunikasi untuk memudahkan koordinasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 29 Desember 2021

Sebagai tindak lanjut upaya integrasi sistem monitoring dan reporting (MRV) di tingkat sub nasional dan tingkat nasional pada awal Desember 2021 lalu, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas LHK) kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 28 Desember 2021. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas LHK bekerja sama dengan FORCLIME dan Project FIP-1, dihadiri 20 peserta yang mewakili Pemprov Kalimantan Barat (Dinas LHK, Bappeda), Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (IGRK MPV), Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat dan mitra pembangunan.

Pada pertemuanini, perwakilan Dit IGRK MPV Bapak Wawan Gunawan dan Budiharto menyampaikan masukan dan catatan terutama untuk melakukan penyempurnaan terhadap penggunaan dan tipe peta serta perbaikan pada beberapa data agar dapat terintegrasidengan situs nasional yang saat ini masih terus dikembangkan.

“Integrasi situs MRV antarasub Nasional (Kalimantan Barat) dan situs nasional (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka menyambungkan data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pokja REDD+ Kalimantan Barat terkait aktivitas penurunan emisi agar langsung terintegras idengan sistem yang dibangun oleh nasional dalam hal ini Kementerian LHK”, kata ibu Yenny, S.Hut., MT, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Yenny, S.Hut, MT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, anggota Pokja REDD+ Kalimantan Barat
Jumtani, Advisor Bidang PengelolaanHutan Lestari dan Focal Point GCF
Wandojo Siswanto, Manajer Bidang Strategis, Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 28 Desember 2021

Di tahun 2021, FORCLIME dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua telah melakukan identifikasi dan menetapkan kampung binaan bersama. Oleh karena itu, sinergi rencana kerja tahun 2022 menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pada tanggal 21 Desember 2021, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan BBKSDA Papua untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama pada tahun 2022.Bertempat di Kantor BBKSDA Papua, pertemuan ini dibuka oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama BBKSDA Papua, Ibu Rian Agustina, S.Pt., M.I.L.

Selama diskusi, pihak BBKSDA Papua memberikan penjelasan bahwa pendekatan yang akan dilakukan di kedua kampung akan berbeda, karena karakteristik dan potensi kampung yang juga berbeda. Kegiatan yang akan dikembangkan di kampung Tablasupa adalah terkait jasa lingkungan, sedangkan di kampung Doyo Baru adalah terkait pertanian berkelanjutan. Pihak BBKSDA Papua juga menyampaikan pentingnya proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) saat akan memulai kegiatan pendampingan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior Bidang Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat, Papua
Theodora Florida Resubun, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 21 Desember 2021