Setelah hampir dua tahun tidak aktif, Pokja Perhutanan Sosial Sulteng melakukan koordinasi melalui lokakarya Evaluasi dan Optimalisasi Peran Pokja Perhutanan Sosial pada 13 – 14 Januari 2022 di Palu, Sulawesi Tengah. Pertemuan yang diinisiasi oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah dan didukung oleh FORCLIME ini dalam rangka mengevaluasi dan mengoptimalisasikan peran Pokja untuk mempercepat pencapaian program perhutanan sosial di Sulawesi Tengah. Pertemuan yang dibuka oleh Kepala Dinas Kehutanan, Dr. Ir. H. Nahardi, MM, IPU., juga membahas program kerja Pokja Perhutanan Sosial (PS) dan kelembagaannya.

Pertemuan berlangsung sangat dinamis, setelah hampir dua tahun tidak berkoordinasi, berbagai hal dibahas termasuk:
1. Pentingnya peran perhutanan soisal (PS) karena melalui PS dapat menyelesaikan permasalahan konflik tenurial.
2. Di dalam struktur Pokja PS terdapat Divisi Pengembangan Usaha dan Divisi Pendampingan yang merupakan divisi penting dan harus memiliki pengetahuan terkait kondisi fisik lokasi serta memiliki kemampuan memfasilitasi masyarakat.
3. PS tidak semata-mata sebagai akses namun juga digunakan sebagai alat komunikasi.
4. Perlu diciptakannya sistem informasi dan pelaporan atau evaluasi PS melalui aplikasi.
5. Perlu kesepahaman dalam percepatan pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial (KPS).
6. Pokja kedepannya dalam melaksanakan pemberdayaan diharapkan dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan masyarakat dan hal tersebut juga merupakan arahan dari Gubernur Sulawesi Tengah.
7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraal Lingkungan (BPSKL) diharapkan dapat berkomunikasi dengan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkait program pendampingan maupun bantuan alat/bahan agar sesuai dan tepat sasaran.

Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah pembentukan keanggotaan Pokja PS Sulawesi Tengah untuk periode 2022-2023 dan Tim Ahli untuk memfinalisasi dokumen rencana aksi yang kemudian akan diaudiensikan kepada Gubernur, serta pemetaan para pihak untuk membantu Pokja Perhutanan Sosial mencapai program kerjanya.

“Sinergitas, komunikasi, koordinasi serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial sangat diperlukan terutama untuk memandirikan masyarakat melalui wadah PokjaPS, kata Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Ir. Mohammad Rizal Budjang, MM.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Januari 2022

Dinas Kehutanan Papua Barat bersama unit teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Tambrauw dan Sorong Selatan telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat hutan adat (MHA) di dalam dan di sekitar kawasan hutan untuk mewujudkan visi dan misi provinsi/kabupaten konservasi di Papua Barat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan skema perhutanan sosial melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Menurut Kepala Dinas Kehutanan, Bapak Ir. Runaweri, F.H., MM, kelompok MHA yang saat ini berada di wilayah kerja KPH perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola kelembagaan kelompok, mengelola kebunnya, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan, studi banding dan lain lain, sehingga dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati di Papua Barat.

Dinas Kehutanan Papua Barat merekomendasikan beberapa kampung untuk diidentifikasi lebih mendalam tentang potensi kampung-kampung dan kebutuhan peningkatan kapasitas KTH-nya sehingga dapat disinergikan bersama dengan FORCLIME. Kegiatan survei telah dilakukan di 10 kampung pada bulan November 2021 lalu, dilanjutkan pada bulan Desember 2021 pembahasan bersama Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat. Ada empat kampung yang dipilih, yakni Kampung Haha Distrik Saremuk dan Kampung Wendi Distrik Sawiat, Kabupaten Sorong Selatan; serta Kampung Emaus Distrik Sausapor dan Kampung Bikar Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw. Keempat kampung ini akan menjadi target pelaksanaan program bersama Dinas Kehutanan Papua Barat dan FORCLIME, dengan fokus kegiatan pada pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, pembinaan KTH, dan mendorong implementasi program perhutanan sosial termasuk inisiatif lokal terkait Hutan Adat di wilayah KPHP Tambrauw dan KPHP Sorong Selatan.

Beberapa hal strategis lain yang dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan adalah bentuk dukungan FORCLIME untuk kegiatan di tahun 2022, yakni untuk:
1. Mendukung Dinas Kehutanan Papua Barat dalam mensosialisasikan kebijakan kehutanan pasca Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mendukung kegiatan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Papua Barat.
3. Mendukung KPH dalam penyusunan dokumen revisi rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP).
4. Mendukung KTH pada empat kampung terpilih terkait dengan kelola kelembagaan KTH, kelola kawasan, dan kelola usaha HHBK termasuk jasa lingkungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 30 Desember 2021

Dalam rangka mempersiapkan rencana kerja tahun 2022, FORCLIME dan Pusat Diklat Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) mengadakan diskusi awal terkait pengembangan kapasitas SDM. Diskusi ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Sonokeling, Pusat Diklat SDM LHK dan juga via Microsoft Teams pada hari Selasa, 21 Desember 2021. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menyusun rencana kerja FORCLIME tahun 2022 yang sinergis dan saling mengisi (filling the gap) dengan Rencana Kerja Pusat Diklat SDM LHK. Rencana Kerja 2022 yang berkaitan dengan kerja sama dengan Pusat Diklat SDM LHK, FORCLIME akan memfokuskan pada beberapa kegiatan utama seperti pengembangan e-learning, pengembangan modul elektronik untuk SDM KPH dan pengembangan kapasitas widyaiswara.

Pada akhir sesi diskusi, Ibu Puji Iswari, Pelaksana harian Kepala Pusdiklat LHK, mengatakan “Walaupun fokus utama FORCLIME saat ini berada di wilayah timur Indonesia, kami berharap kegiatan yang dilaksanakan FORCLIME terkait pengembangan kapasitas tetap bermuara di Pusat Diklat SDM LHK sehingga kebermanfaatannya dapat diterapkan di tujuh Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan di seluruh Indonesia”.

Sebagai tindaklanjut dari rapat ini, pada bulan Januari 2022, Pusat Diklat SDM LHK akan mengundang FORCLIME dan lembaga mitra Pusat Diklat SDM LHK yang lain untuk membahas finalisasi Rencana Kerja 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Hakim, Advisor Junior bidang pengembangan kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan kapasitas SDM

Dibuat: 29 Desember 2021