Sejak penerapan “Omnibus Law” atau UUCK Cipta Kerja, peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bergeser dari orientasi bisnis menjadi pemantau i operasi hutan dan fasilitator investasi kehutanan, termasuk sebagai penyedia layanan publik bagi masyarakat lokal. Oleh karenanya, KPH harus dikelola oleh SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas. Memadai secara kuantitas berarti jumlah SDM di KPH sebanding dengan beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan memadai secara kualitas berarti sumber daya manusia pengelola KPH memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan standar dan tujuan pengelolaan KPH.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas personel KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama FORCLIME melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) atau Training Needs Assessment (TNA) melalui focus group discussion (FGD). Tujuan pelaksanaan FGD ini adalah pertama, untuk mensosialisasikan kegiatan penjajakan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan bagi institusi KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; Kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas level individu dan organisasi bagi KPH dan CDK yang ada di Tanah Papua. Pada FGD ini para peserta juga melakukan ujicoba pengisian formulir kuisioner IKD secara online.

FGD Identifikasi kebutuhan pelatihan di Provinsi Papua dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022 di Jayapua dan dihadiri oleh 20 peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua
Sedangkan di Provinsi Papua Barat dilaksanakan pada tanggal 17 September 2022 di Sorong, Papua Barat, dibuka oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan dihadiri oleh 18 orang peserta yang mewakili KPH dan CDK di Provinsi Papua Barat.

Pelaksanaan lokakarya dibantu oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), sebuah lembaga konsultan yang telah berpengalaman dalam pengembangan SDM untuk mendukung pembangunan kehutanan khususnya Program Perhutanan Sosial termasuk dalam pengembangan SDM-nya. Hasil dari pelaksanaan lokakarya ini adalah daftar kebutuhan pengembangan kompetensi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk proses perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi para pihak terkait, khususnya , Pusat Diklat SDM LHK, Balai Diklat LHK, Dinas Kehutanan/KPH, lembaga donor dan lain-lain.

Tindak lanjut dari lokakarya ini adalah konsultan akan melakukan kunjungan ke beberapa KPH untuk melakukan indepth interview dengan pejabat dan staf KPH di beberapa KPH terpilih, penggalian data secara daring kepada pejabat dan staf KPH di KPH-KPH di Tanah Papua yang tidak bisa dikunjungi, dan penyusunan laporan. Selanjutnya, akan dilakukan lokakarya untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan draft laporan yang telah tersusun.

“Kami sangat berharap hasil identifikasi kebutuhan Diklat ini dikomunikasikan ke KLHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat agar ada kejelasan Tupoksi dan peran KPH dalam pembangunan kehutanan di Papua Barat, serta dapat dirancang pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan di lapangan”, kata Donny N. Bosawer, S.Hut., M.Sc. dari CDK Sorong Selatan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 20 September 2022

Dalam rangka memperkuat kapasitas tingkat pejabat struktural di instansi kehutanan di Tanah Papua, FORCLIME mengadakan serial pelatihan Manajemen Perubahan dan Kepemimpinan (Change Management and Leadership) bagi para pejabat struktural di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pelatihan ini dimaksudkan untuk membekali para pejabat struktural di instansi tersebut dengan pengetahuan dan keterampilan terkait kepemimpinan dan cara mengelola perubahan sehingga nantinya dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan ini difasilitasi oleh MDF Pacific Indonesia, lembaga yang berpengalaman dalam memberikan bimbingan konsultasi, fasilitasi, evaluasi, pengembangan usaha, dan layanan kemitraan di seluruh dunia.

Pelatihan ini dilaksanakan atas kerja sama FORCLIME dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua di Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam dua kelompok (batch) di masing-masing provinsi. Di Provinsi Papua batch pertama diselenggarakan di Jayapura pada tanggal 29 Agustus hingga 2 September 2022 dan batch kedua pada tanggal 5-9 September 2022 Sedangkan batch pertama di Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 - 16 September 2022 dan batch kedua pada tanggal 19 -23 September 2022 di Sorong. Jumlah peserta di masing-masing batch pelatihan berkisar 20-22 orang.

Program pelatihan Mengelola Perubahan dan Kepemimpinan ini diselenggarakan dalam lima hari. Materi pelatihan yang diberikan berdasarkan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai, meliputi:
1. Kepemimpinan Organisasi dan Kompetensi Pemimpin/manajer.
2. Mengenal Diri dan Interaksi di Tempat Kerja.
3. Mengelola Tim dan Pengambilan Keputusan.
4. Menghadapi Tantangan Baru dan Siklus Perubahan.
5. Mengelola Perubahan.

“Saya sangat senang sekali dengan pelatihan ini. Belum ada pelatihan seperti yang kita ikuti dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami para pemimpin dan calon pemimpin yang akan datang. Pembelajaran yang diperoleh dari pelatihan ini dapat diterapkan, baik dalam lingkungan kerja maupun dalam membina kelompok tani hutan untuk meningkatkan produk-produk yang sudah ada pada wilayah dan unit kerja”, kata Debora Ludia Sawen, S.Hut., M.Si., Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sekaligus sebagai pelaksana harian Kepala KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo, Provinsi Papua.

Lain lagi pengalaman yang disampaikan oleh Donny Natalion Bosawer S.Hut., M.Sc., Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sorong Selatan, Papua Barat yang pada saat penutupan acara pelatihan menyampaikan kesan bahwa; “Pelatihan ini sangat menarik dan menyenangkan. Dari pelatihan ini saya menarik kesimpulan bahwa untuk bisa mendorong dan memimpin perubahan, saya perlu merubah diri saya sendiri. Perubahan harus dimulai dari diri saya sendiri. Saya tidak akan bisa memimpin perubahan bila saya sendiri tidak bisa memberi contoh kepada anak buah saya atau ke orang lain”.

Pelatihan ini dilaksanakan FORCLIME untuk menyiapkan rimbawan pemimpin perubahan Tanah Papua masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat.

Dibuat: 19 September 2022

Balai Taman Nasional Wasur bersama FORCLIME memfasilitasi kelompok tani hutan dari Kampung Yanggadur, Merauke bertukar pengetahuan dengan pengurus desa dan kelompok tani lebah madu Buana Sari di Desa Yeh Sumbul, Kabupaten Jembrana, Bali. Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kampung Yanggadur merupakan KTH dampingan FORCLIME dan Taman Nasional Wasur yang memiliki usaha budidaya lebah. Kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2022 tersebut juga diikuti oleh kelompok tani hutan dukungan dari kampung Tablasupa, Dosai, Maribu, Pasir 6 dan Wasur. Rombongan diterima dengan baik oleh Kepala Desa Yeh Sumbul, bapak I Putu Gede Diantariksa, S.T. Dalam acara tersebut, hadir pula Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana, bapak Made Gede Budhiarta, SSTP, M.S., serta pendamping dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.

Kelompok Buana Sari memiliki anggota 34 orang dengan bidang usaha budidaya lebah madu jenis Apis mellifera dan jenis Trigona. Lebah jenis Apis melifera menghasilkan madu lebih banyak, selain itu, lebih mudah dalam pengembangannya. Kelompok ini memproduksi berbagai varian madu termasuk royal jelly dan bee pollen. Selain itu, mereka menjual koloni lebah madu. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Bali, I Made Dwi Suwardi, menjelaskan mengenai usaha budidaya lebah madu hingga pemasaran produk yang dihasilkan. Yang sangat menarik dari kelompok ini adalah inovasi rekayasa menghasilkan ratu lebah super. Dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan murah, mereka melakukan beberapa kali uji coba hingga menghasilkan ratu lebah super.
Setelah mendapatkan penjelasan mengenai cara menghasilkan ratu lebah madu super, peserta mengunjungi galeri pemasaran yang menampilkan produk Kelompok Buana Sari.

“Dengan melihat yang sudah dilakukan oleh Kelompok Buana Sari, saya termotivasi untuk mengembangkan madu Trigona lebih baik lagi, termasuk kedepan semoga bisa juga mengembangkan madu dari jenis lebah Apis melifera”, ungkap ibu Rosalina Pinto Ndimar (perwakilan kelompok Empi Wai Tetepu dari Kampung Yanggandur).

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 19 September 2022