Dalam rangka percepatan program perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, didukung FORCLIME, menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 8 – 9 Agustus 2022 di Kota Sorong. Pertemuan yang dibuka oleh Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi Pembangunan, Dr. Niko U. Tike, SE.MM, dihadiri oleh lebih dari 100 orang yang merupakan perwakilan dari pemerintah, akademisi, LSM dan mitra lokal di Provinsi Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Ir. Runaweri F.H, MM., menyampaikan bahwa tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mengkoordinasikan dan sinergitas perkembangan terbaru Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat, serta dukungan Mitra Pembangunan Papua Barat untuk implementasi Program Kerja Perhutanan Sosial di Provinsi Papua Barat.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu, termasuk tentang skema izin yang telah dikeluarkan. Di Provinsi Papua Barat baru ada dua skema izin perhutanan sosial yang telah diterbitkan, yaitu skema hutan desa (73) dan skema hutan kemasyarakatan (9). Hal lain yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai ketersediaan fasilitator. Dari 22 fasilitator yang telah disetujui, namun yang tersedia di lapangan hanya 17 orang. Fasilitator tersebut berasal dari masyarakat yang ternyata tidak dapat bekerja secara penuh karena memiliki tanggung jawab lain, dan kapasitas mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu, juga dibahas mengenai keterlibatan instansi terkait dalam pengembangan perhutanan sosial, misalnya dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dari diskusi yang terjadi selama pertemuan tersebut, muncul berbagai saran termasuk mengupayakan sinergitas antara instansi dengan fasilitator dan juga fasilitator lain dari kementerian lain (misalnya Kementerian Percepatan Pembangunan Desa).

Saran lain adalah meningkatkan kapasitas fasilitator agar memiliki kompetensi yang kurang lebih sama. Oleh karenanya FORCLIME berencana melakukan Training Needs Assessment (TNA) bagi para fasilitator untuk membuat konsep pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua

Dibuat: 19 Agustus 2022

Sebagai ekosistem lahan basah terbesar di Tanah Papua, Taman Nasional Wasur berperan penting dan perlu terjaga kondisinya. Oleh karenanya perlu dukungan dan keterlibatan para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Dalam rangka berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Merauke, Taman Nasional Wasur mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 15 Agustus 2022. Pertemuan yang dibuka oleh Wakil Bupati Merauke, H.Riduan, S.sos.,M.Pd., juga dihadiri oleh Sekda Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Taman Nasional Wasur menyampaikan perkembangan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah taman nasional. Selain itu, juga disampaikan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh FORCLIME. Lebih jauh, pihak Taman Nasional Wasur menyampaikan perlunya penguatan peran Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur (FKPTNW) sebagai wadah komunikasi, koordinasi para pihak dalam mendukung pengelolaan taman nasional. Apalagi dengan penetapan Kabupaten Merauke sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan, maka tekanan terhadap TN Wasur juga akan lebih besar lagi.

Wakil Bupati Kabupaten Merauke dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa penguatan kembali FKPTNW dapat dilaksanakan setelah penetapan Provinsi Papua Selatan selesai dilaksanakan. Sehingga orang-orang yang akan menjadi anggota FKPTNW adalah para pengambil kebijakan yang dapat berperan dalam mendukung pengelolaan TN Wasur.

Setelah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan seri pertemuan lanjutan untuk merevitalisasi Forum Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Wasur. Agar Forum tersebut berperan besar dalam mendukung pengelolaan taman nasional yang lebih efektif, yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di dalamnya melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 15 Agustus 2022

GIZ melalui Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) telah bersinergi dengan Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) sejak 2021. Kegiatan yang dilakukan termasuk mengembangkan Pusat Pengelolaan Data Spasial dan Pemetaan, mengembangkan Hutan Pendidikan dan Latihan (Hutan Diklat) Kehutanan Nyei Toro serta program magang bagi mahasiswa UOGP. Berkenaan dengan Pusat Data Spasial dan Pemetaan, FORCLIME telah menyusun concept note, menganalisis kebutuhan Diklat berdasarkan identifkasi kebutuhan Diklat dan melihat metode yang cocok untuk pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi dosen UOGP di masa mendatang.

Dalam rangka melihat perkembangan sinergi tersebut, Country Director GIZ Indonesia, ASEAN & Timor Leste dan Kedutaan Besar Jerman didampingi Tim FORCLIME mengadakan kunjungan ke Universitas Ottow Geissler Papua di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 13 Agustus 2022. Delegasi diterima dengan baik oleh Wakil Rektor UOGP, George M. Satya, M.Sc., Ph.D. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Kehutanan dan Kelautan (FPKK) serta dari Program Studi Kehutanan FPKK, Masyarakat Adat Necheibe yang diwakili oleh bapak Daniel Toto dan Ibu Orpa Nari dari Pokoh Perempuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua.

Perkembangan terkait pembangunan Hutan Diklat Nyei Toro adalah penyusunan Surat Keputusan Bupati Jayapura sebagai bentuk legitimasi hutan Diklat tersebut. Saat ini dokumen sedang disiapkan tim UOGP untuk selanjutnya dikaji Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Saat ini Universitas Ottow Geissler melalui Program Studi Kehutanan telah mendesain rencana pengelolaan Hutan Diklat Nyei Toro sebagai tindak lanjut dari proses Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang telah dilaksanakan pada bulan November 2021 (FPIC) yang telah dilaksanakan pada bulan November 2021.

Pada tahun 2022 ini Universitas Ottow Geissler Papua dan FORCLIME menyepakati dua mahasiswa melaksanakan magang di FORCLIME melalui skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka selama enam bulan.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 15 Agustus 2022