Terdapat banyak tantangan penerapan skema perhutanan sosial di lapangan, termasuk yang terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kulawi di Sulawesi Tengah. Desa Doda, salah satu desa binaan KPH Kulawi, telah memiliki Hak Pengelolaan Hutan Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, hingga saat ini pengelolaan Hutan Desa tersebut belum berjalan. Oleh karena itu, FORCLIME melakukan pertemuan dengan KPH Kulawi mendiskusikan rencana kolaborasi untuk penguatan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), penyusunan rencana kelola hutan dan operasionalisasi Hutan Desa Doda. Diskusi awal dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2022 di Kantor KPH Kulawi.

Selanjutnya, tim FORCLIME dan penyuluh kehutanan KPH Kulawi melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Doda untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan kendala implementasi perhutanan sosial di tingkat tapak, dan juga mengidentifikasi local champion atau ketua komunitas setempat, yang nantinya akan diajak untuk berpartisipasi dalam penguatan LPHD.

Pada tanggal 11 Juli 2022, FORCLIME kembali melaksanakan pertemuan dengan KPH Kulawi untuk membahas hasil kunjungan lapangan dan rencana tahapan fasilitasi penguatan LPHD di Desa Doda. Dalam pertemuan tersebut, disepakati juga rencana penguatan LPHD di Desa Rogo yang juga merupakan desa binaan KPH Kulawi.

Bapak Dodi, S.Hut., M.Si., selaku Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Kulawi menyampaikan kendala utama dalam pengembangan pengelolaan Hutan Desa di Desa Doda dan Desa Rogo adalah keterbatasan sumber daya, sehingga perlu adanya kerja sama dengan pihak lain. “GIZ sudah sering bermitra dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami berharap KPH Kulawi juga memiliki kolaborasi kegiatan di tingkat tapak dengan GIZ”, ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Muhammad Yusuf, Junior Advisor, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Lestari
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Juli 2022

Melanjutkan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan pendampingan masyarakat untuk perhutanan sosial di Kampung Emaus dan Kampung Bikar, Papua Barat, tim FORCLIME bersama dengan perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan KPHP IV Tambrauw melaksanakan kunjungan ke kedua kampung tersebut pada tanggal 15 – 20 Juni 2022. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana program yang akan dilakukan bersama antara FORCLIME, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan KPHP IV Tambrauw, yang akan diimplementasikan di kedua kampung, dan mendapatkan persetujuan dari pemilik Hak Ulayat, Kepala Kampung, Kelompok Adat, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk pelaksanaan program.

Pertemuan dibuka oleh Bapak Yunus W. Krey, S.Hut, M.Si., selaku Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yang sekaligus melakukan sosialisasi terkait skema perhutanan sosial. Bapak Yunus menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu skema bagi masyarakat mengelola hutan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun KTH di kedua kampung sudah terbentuk, yaitu KTH Syudouw di Kampung Bikar dan KTH Sunju di Kampung Emaus, pengelola area untuk perhutanan sosial belum terdaftar dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).

Selanjutnya, Nita Yohana selaku Koordinator Provinsi Papua Barat dari tim FORCLIME menyampaikan kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan harapan adanya peningkatan kapasitas KTH dalam mengelola hutan untuk program perhutanan sosial. Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Abun, dan Tokoh Adat juga menyampaikan sambutan untuk menunjukkan dukungannya terhadap program ini.

Sebagai tindak lanjut, para fasilitator kampung akan menyusun rencana kerja kelompok bersama dengan anggota KTH dan menginisiasi implementasi program.

“Saya bersyukur untuk program ini, dan saya minta kita tindak lanjuti bersama. Para pendamping harus berkoordinasi setiap hari untuk kelompok”, ujar Bapak Wehelmus Yesnath, Kepala Kampung Bikar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior Bidang Penghidupan (Livelihood) Pedesaaan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 14 Juli 2022

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat dan FORCLIME telah menyusun rencana kerja bersama tahun 2022 pada akhir kwartal tahun lalu. Dalam rangka berkoordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam rencana kerja 2022 (annual workplan 2022), diadakan pertemuan pada tanggal 14 Juni 2022 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat. Pertemuan yang dipimpin oleh bapak Budi Mulyanto, S.Pd., M.Si., pelaksana tugas Kepala BBKSDA Papua Barat, bertujuan untuk menyusun prioritas pelaksanaan kegiatan bersama.

Dalam pertemuan tersebut, BBKSDA menyampaikan usulan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:
1. Mendukung penyusunan buku Kawasan Konservasi Papua Barat.
2. Mendukung kegiatan monitoring dan inventarisasi satwa-satwa prioritas di kawasan Taman Wisata Alam Bariat di Sorong Selatan.

Bentuk kegiatan yang diusulkan adalah:

• Pelatihan metode survei mamalia, khususnya Landak Irian (Echidna/Zaglossus bruijnii) bagi staf BBKSDA Papua Barat. Mamalia yang dikenal dengan nama Landak Moncong Panjang atau Landak Irian ini sudah sangat jarang ditemui. Status konservasi hewan ini dikategorikan sangat terancam dan masuk Appendix 1 dalam daftar IUCN.
• Pengumpulan data sekunder dan primer Landak Irian.

3. Mendukung kegiatan inventarisasi, identifikasi potensi stok karbon pada tegakan hutan di Cagar Alam Tambrauw Utara.

Dukungan yang dibutuhkan adalah:
a. Peningkatan kapasitas staf BBKSDA Papua Barat dalam penilaian karbon.
b. Ground checking untuk pengambilan data karbon.

4. Mendukung kegiatan monitoring pengelolaan kawasan konservasi melalui pendekatan Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Oleh karenanya, BBKSDA Papua Barat berharap sebelum bulan Oktober 2022 pelatihan Peningkatan Kapasitas Fasilitator METT dapat dilaksanakan.

Tindak lanjut dari pertemuan koordinasi ini adalah penyusunan kerangka acuan bagi masing-masing kegiatan untuk memprakirakan jadwal kegiatan, selain penganggarannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua

Dibuat: 14 Juli 2022