Untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di Provinsi Papua, FORCLIME berkomitmen untuk mendukung Balai Taman Nasional (TN) Wasur dalam melaksanakan evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai TN Wasur 2014-2023. Dalam kegiatan evaluasi ini, dibentuk Tim Kerja Evaluasi Dokumen RPJP Balai TN Wasur yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kepala Balai TN Wasur. FORCLIME sendiri tergabung dalam tim kerja evaluasi tersebut. Tim kerja akan mengevaluasi capaian dari 6 kegiatan pokok pengelolaan, yaitu:
1. Pemantapan status dan penataan kawasan,
2. Penguatan kelembagaan,
3. Pengawetan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
4. Pemanfaatan kawasan,
5. Penyelenggaraan fungsi penelitian dan pendidikan, dan
6. Peningkatan perekonomian masyarakat.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021-3 September 2021. Pada tanggal 24 Agustus 2021, FORCLIME menghadiri pertemuan koordinasi tim kerja yang dilakukan secara daring. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Balai TN Wasur, Bapak Yarman, S.Hut, MP. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan ini adalah timeline kegiatan evaluasi serta rencana kegiatan pengumpulan data dan analisis data.

Hasil dari evaluasi RPJP Balai TN Wasur ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJP Balai TN Wasur untuk periode 2020-2029.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 03 September 2021

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi program Bakti Rimbawan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bersama FORCLIME melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Program Bakti Rimbawan bersama Kepala KPH di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2021 secara daring dan luring. Tujuan FGD ini adalah untuk:
1. Mendapatkan informasi seputar dinamika pelaksnaan Program Bakti Rimbawan di lapangan;
2. Mengidentifikasi capaian, dampak, tantangan, kendala, dan exit strategy program Bakti Rimbawan (termasuk skema pemenuhan SDM kehutanan KPH di masa yang akan datang);
3. Menyusun masukan yang terkumpul untuk Kementerian LHK dan pemerintah daerah terkait dengan masa depan tenaga Bakti Rimbawan yang sekarang aktif di lapangan.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi SDM Non Aparatur Kementerian LHK, Dr Iwan Setiawan, salah satu upaya yang bisa dilakukan saat proses exit strategy program Bakti Rimbawan tengah berlangsung adalah pemerintah provinsi atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa mengajukan formasi untuk tenaga teknis. “Kami memohon kepada Pemda dan BKD dari setiap provinsi dapat mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau calon PNS untuk kebutuhan tenaga teknis. Beberapa provinsi seperti NTB dan Jawa Barat sudah mengusulkan dan beberapa dari tenaga Bakti Rimbawan juga sudah diterima sebagai penyuluh atau Polhut”. “Kami tidak ingin potensi mereka yang sudah kami bina selama ini dilepaskan begitu saja”, tambah Dr Iwan Setiawan.

Dalam rangka evaluasi program Bakti Rimbawan ini juga dilakukan survei secara daring. Rekapitulasi hasil kuisioner yang dilakukan secara daring dan hasil FGD dengan Kepala KPH kemudian akan dirumuskan dan disusun sebagai masukan bagi Kementerian LHK dan pemerintah daerah terkait dengan kelanjutan dari Program Bakti Rimbawan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis pengembangan SDM
Wira Hakim, Advisor junior pengembangan SDM

Dibuat: 30 Agustus 2021

Dalam rangka persiapan untuk memeriahkan penyelenggaan PON XX, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Dinas KLH) mengadakan seri pertemuan koordinasi bersama FORCLIME (14 Juli dan 3 Agustus 2021). Tujuan pertemuan-pertemuan tersebut adalah untuk menyiapkan materi promosi produk-produk yang dihasilkan masyarakat yang akan ditampilkan selama acara pekan olah raga yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Sementara, Dinas LHK sudah mempunyai galeri untuk menampilkan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi oleh masyarakat yang didampingi oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Papua. Namun, untuk mempromosikan produk perlu dibuat materi promosi dalam bentuk brosur, leaflet, katalog, standing banner, film pendek. Untuk itu, melalui pertemuan tersebut, FORCLIME diharapkan dapat membantu membuat desain dan produksi materi promosi. Selain hasil hutan bukan kayu, produk yang ingin dipromosikan juga adalah potensi ekowisata di beberapa wilayah di Papua. Melalui materi promosi diharapkan produk yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan dan ekowisata di Papua lebih dikenal masyarakat luas.

“Selama ini sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh Dinas KLH untuk menjaga dan melestarikan hutan namun tidak kelihatan di publik. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh KPH yang mendampingi masyarakat untuk produksi hasil hutan bukan kayu dan ekowisata”, kata Bapak Aristoteles Ap, SH, S.Hut, Kabid Perlindungan Hutan Dinas KLH. “Dukungan FORCLIME diharapkan dapat menjadi salah satu media sosialisasi program-program yang telah dijalankan oleh Dinas bersama dengan masyarakat”, tambah bapak Aristoteles.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 29 Agustus 2021