Sebelum melakukan kegiatan pembangunan di tingkat tapak, diperlukan adanya persetujuan dari masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berpotensi terkena dampak pembangunan. Hal ini menjadikan pentingnya pemahaman akan cara mendapatkan persetujuan masyarakat lokal sesuai dengan prosedur, etika, dan proses yang memadai, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalkan. Atas dasar hal tersebut, FORCLIME memfasilitasi perwakilan pemerintah, LSM, serta akademisi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mengikuti pelatihan terkait Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang diselenggarakan oleh Earthworm Foundation dan salah satu unit bisnisnya, Lemungsure.

Pelatihan PADIATAPA dilaksanakan pada tanggal 20 September, 28 September, dan 5 Oktober 2021 secara daring. FORCLIME memfasilitasi 20 peserta untuk mengikuti pelatihan, yang merupakan representasi dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua, Balai BKSDA Papua Barat, Balai Taman Nasional Wasur, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tambrauw, KPHP Sorong Selatan, Universitas Papua, Universitas Cenderawasih, Universitas Ottow Geissler Papua, PERDU Manokwari, dan FORCLIME. Dalam pelatihan tersebut, peserta diajarkan hal-hal fundamental yang perlu diperhatikan sebelum memulai kegiatan pembangunan yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat adat, seperti:
1. Definisi, prinsip, dan tahapan FPIC;
2. Menjalankan tahapan FPIC;
3. Mitigasi konflik kepentingan para pihak; dan
4. Strategi dan taktik mendapatkan persetujuan masyarakat.

Selama pelatihan, setiap peserta memberikan studi kasus dengan mengangkat topik nyata berdasarkan bidang kerja di lapangan. Pada akhir pelatihan, dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta akan proses FPIC. Berdasarkan evaluasi tersebut, 62,5% peserta sangat setuju bahwa mereka memiliki peningkatan pengetahuan; 37,5% peserta setuju; dan tidak ada peserta yang tidak memiliki peningkatan pengetahuan.

Reynold Kesaulija, S.Hut, M.Si., salah satu peserta yang merupakan Kepala KPHP Sorong Selatan, mengatakan, “Hal paling penting yang saya pelajari dalam FPIC ini adalah terkait proses persetujuan oleh masyarakat adat sebelum dilaksanakan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam”.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Ruben Yogi, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Dibuat: 25 Oktober 2021

Dengan tujuan untuk bersinergi dalam mengimplementasikan kegiatan terkait konservasi sumber daya alam di Provinsi Papua Barat, FORCLIME bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Manokwari mengadakan pertemuan koordinasi pada 7 Oktober 2021. Pertemuan daring ini dibuka oleh Yuna Brata Purba, Kepala Sub Bagian Pelaporan, Data dan Kehumasan BBKSDA Papua Barat dan membahas peluang-peluang kegiatan yang akan dilakukan bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Tim FORCLIME Papua Barat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dapat didukung FORCLIME, termasuk:
1. Pelatihan teknis bagi staf BBKSDA terkait dengan inventarisasi keanekaragaman hayati dan pelati-han data spasial.
2. Pelatihan bagi pendamping/penyuluh di desa dampingan.
3. Membantu menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) kawasan di wilayah BBKSDA.
4. Mendukung pelaksanaan inventarisasi potensi wilayah BBKSDA

BBKSDA Papua Barat menyambut baik rencana dukungan yang akan diberikan. Saat ini ada 19 desa dampingan di wilayah kerja BBKSDA dengan jumlah pendamping 9 orang. Pada tahun 2024, BBKSDA menargetkan penambahan jumlah desa binaan menjadi 50 desa. Dengan demikian, dukungan berbagai mitra pembangunan sangat diperlukan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 25 Oktober 2021

Menyusul sukses talkshow pada acara Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa (EU Climate Diplomacy Week) 2019, tahun ini FORCLIME bersama Man and Biosphere progamme (MAB) UNESCO Indonesia menyelenggarakan sesi virtual yang membahas perkembangan cagar biosfer di Indonesia. Acara yang diadakan pada 13 Oktober 2021 tersebut sekaligus memperingati 50 tahun program MAB UNESCO. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan wawasan tentang cagar biosfer di Indonesia dari UNESCO Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, pengalaman dari Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum Kapuas Hulu dan Cagar Biosfer Lore Lindu yang disampaikan oleh SASCI dan Kepala Perencanaan Ekonomi Bappeda Sulawesi Tengah, Dr. Irwan, mitra FORCLIME. Dalam acara tersebut, juga ditampilkan suara generasi muda tentang cagar biosfer, yang disampaikan oleh Sukma Riverningtyas, perwakilan pemuda MAB.

Pekan Diplomasi Iklim adalah program Delegasi Uni Eropa di seluruh dunia untuk menjangkau komunitas dan organisasi mitra, menyoroti aksi global yang positif dan kolaborasi dalam perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan FORCLIME di Cagar Biosfer Lore Lindu, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Oktober 2021