Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengadakan rapat koordinasi bersama FORCLIME terkait dengan perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Papua pada tanggal 18 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut Kepala bidang rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial Dinas LHK, Fredinan Rumbino, S.Hut, memaparkan peluang dan tantangan pengelolaan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Papua. Dalam diskusi dibahas hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan di Papua. Salah satunya adalah merevitalisasi Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) dengan melibatkan FORCLIME untuk mendukung Pokja PS.
Peserta pertemuan sepakat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka merevitalisasi Pokja PS, antara lain membangun kerja sama dengan mitra pembangunan lainnya, berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Maluku dan Papua, menyusun naskah akademik terkait dengan pengakuan wilayah adat di Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 07 September 2021

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mengadakan pertemuan untuk membahas dan meminta masukan terkait dengan draft Pedoman Teknis Inventarisasi Bambu untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 24 Agustus 2021. Rapat yang dilakukan baik secara daring maupun luring ini dipimpin oleh Kasubdit Inventarisasi Hutan, Direktorat IPSDH, Ir. Nurhayati, M.Si.

Penyusunan Petunjuk Teknis Inventarisasi Bambu merupakan salah satu target yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terpadu. Melalui penerapan strategi dan kerangka tersebut, diharapkan akan terjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan (baik dari segi volume maupun kualitas). Direktorat IPSDH, didukung oleh GIZ, telah menyusun pedoman teknis tersebut sejak 2019 dan telah melibatkan para pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam proses tersebut.

Hasil dari diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan dengan Pusat Penelitian Kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga melibatkan para pihak terkait lainnya untuk meninjau lebih lanjut draft tersebut. Dokumen akhir pedoman teknis inventarisasi bambu ini diharapkan akan selesai pada akhir September 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
R. Rizka Dewi Zuleika, Advisor junior bidang pengelolaan hutan lestari
Mohammad Rayan, Advisor teknis lintas bidang dan pengelolaan konflik
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 06 September 2021

Melanjutkan keberhasilan pelaksanaan program magang tahun 2019 dan 2020, tahun ini FORCLIME akan melanjutkan kegiatan tersebut. Pertemuan koordinasi untuk menyiapkan pelaksanaan program magang ini telah dilakukan dengan perwakilan dari Universitas Cenderawasih (13 Agustus 2021) di Papua dan Universitas Papua (19 Agustus 2021) di Papua Barat. Pelaksanaan program magang ini akan disinergikan dengan program konservasi hutan melalui pelayanan kesehatan untuk masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, sebagai upaya menyelaraskan kesehatan manusia dan kesehatan hutan di Tanah Papua. Saat ini program tersebut dalam tahap persiapan studi kelayakan yang akan melibatkan siswa magang dari Universitas Papua dan Universitas Cenderawasih. Proses seleksi peserta magang dilakukan oleh masing-masing universitas dengan fasilitasi dari tim FORCLIME di Papua dan Papua Barat. Dari hasil seleksi tersebut, enam siswa Universitas Papua dan empat orang dari Universitas Cenderawasih akan melakukan magang dan terlibat dalam kegiatan studi kelayakan program kesehatan masyarakat berbasis konservasi hutan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Alam Lestari (ASRI). Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura (Provinsi Papua) dan Kabupaten Tambrauw (Provinsi Papua Barat). Hasil dari studi kelayakan ini akan menentukan jenis program yang akan dilaksanakan, yang tentunya berkaitan dengan kesehatan berbasis konservasi dengan mempertimbangkan karakter sosial – budaya masyarakat lokal. Diharapkan para siswa sudah bisa mulai magang sekitar bulan Oktober 2021.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Rut M Ohoiwutun, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
Melanesia Brigite Boseren, Advisor Junior bidang penghidupan (livelihood) pedesaaan, pengelolaan dan konservasi hutan, Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Dibuat: 06 September 2021