Dalam rangka finalisasi proposal Kalimantan Barat untuk pendaan iklim dari Green Cilmate Fund (GCF), pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan GIZ, selaku lembaga akreditasi (acredited entity-AE), mengadakan konsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Badan Kebijakan Fiskal, sebagai National Designated Authority (NDA) pada tanggal 14 Mei 2024 di Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta. Perwakilan KLHK yang hadir adalah Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Perencanaan. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Dinas Lingkungan Hiudp dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Bapak Franky L Zamzani, yang memberi arahan mengenai penyesuaian proposal terutama berkaitan dengan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tata kelola proyek. Pertemuan koordinasi para pihak ini merupakan langkah lanjut penyampaian perbaikan proposal atas masukan sebelum persetujuan dan pemberian Non-Objection Letter (NOL) diterbitkan.

Persiapan penyusunan prososal pendanaan iklim dari GCF ini telah dimulai sejak tahun 2020. FORCLIME mendukung Pokja REDD+ Kalimantan Barat dalam menyusun proposal untuk dapatkan dana dari GCF. Berbagai pertemuan, diskusi dan konsultasi sudah dilakukan, termasuk pertemuan koordinasi dengan misi GCF pada bulan November tahun lalu.

Setelah pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan FGD untuk membahas perbaikan proposal berdasarkan masukan dari konsultasi yang dilakukan. Selain itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai focal point proyek.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Dwi Wahyu Asti, SP, M.Si, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Kalbar
Jumtani, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Focal Point GCF Kalbar
Wandojo Siswanto, Manajer Strategis untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

Dibuat: 15 Mei 2024

Penguatan kapasitas masyarakat khususnya kelompok perhutanan sosial merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi FORCLIME melalui berbagai kegiatan, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa.

Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah skema Hutan Adat. Masyarakat Hukum Adat (MHA) To Lindu di Sulawesi Tengah, difasilitasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), telah mendapatkan penetapan hutan adatnya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5677/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 tentang Penetapan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu seluas 6.473 hektare di Kabupaten Sigi.

Dalam proses pengusulan hutan adat, BRWA Sulawesi Tengah telah mengidentifikasi kegiatan kunci, yaitu: (1) Musyawarah desa untuk internalisasi hutan adat; dan (2) Penguatan kelembagaan adat. Pasca penetapan hutan adat, kegiatan-kegiatan tersebut dielaborasi agar MHA To Lindu dapat mengelola dan memanfaatkan potensi hutan adatnya secara lestari sesuai dengan norma hukum adat dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, pada tanggal 14 Mei 2024 BRWA bersama dengan FORCLIME sepakat berkolaborasi untuk membantu MHA To Lindu dalam mengelola hutan adatnya. Tujuan dari kerja sama tersebut adalah:

 Menyusun rencana aksi bersama di tingkat desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk pengelolaan hutan berkelanjutan,
 Revitalisasi lembaga adat, khususnya pengelola Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu;
 Memastikan pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu berjalan sesuai kearifan lokal;
 Meningkatkan kapasitas Dewan Adat dan Lembaga Adat Desa terkait dengan tata kelola hutan adat;
 Menyusun kesepakatan model pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk:

• Pendampingan untuk penguatan kelembagaan pengelola hutan adat. Kegiatan ini akan dilakukan selama empat bulan, dengan menugaskan satu orang staf lapangan yang akan tinggal di lokasi kerja selama 15 hari per bulan untuk pendampingan teknis, fasilitasi diskusi dan FGD, serta pertemuan desa di Ngata Lindu.
• Identifikasi dan penandaan spasial hingga batas Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu, dengan melakukan survei lokasi pemanfaatan hutan adat dan penandaan batas.
• Monitoring dan evaluasi, untuk melihat kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan.
• Pelaporan. Laporan yang disusun, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, diselesaikan paling lambat dua minggu setelah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, juga menyajikan laporan pada saat kegiatan diskusi bersama dengan pemangku kepentingan.

Selain itu, akan dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan terkait dengan penyiapan tata kelola MHA To Lindu, antara lain:

• Lokakarya mengenai Sinergi Pengelolaan Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu dengan Stakeholder, yang bertujuan untuk merumuskan skenario pengelolaan hutan adat lestari bersama pemangku kepentingan terkait.
• Lokakarya untuk menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (RPJM) Hutan Adat Suaka Katuvua To Lindu.

Selama ini MHA To Lindu menjunjung tinggi tradisi adatnya secara turun temurun. Mereka mempunyai peraturan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Adat Lindu, sebagai berikut:

• Hutan Wanangkiki, yaitu kawasan hutan yang sama sekali tidak dapat dikelola oleh masyarakat, seperti kawasan hulu sungai.
• Hutan Lindung Ntodea, dimana masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas, seperti memanfaatkan pohon palem untuk diambil buah dan daunnya untuk dijadikan ijuk.
• Hutan Pangale, merupakan kawasan budidaya masyarakat yang menerapkan jeda lima tahun untuk bercocok tanam di kawasan tersebut.
• Hutan Pobondea, yang bisa ditanami tanaman produktif seperti tanaman kopi.
• Popampa, yang bisa ditanami tanaman palawija.
• Polida, yang merupakan area persawahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Arif Hidayat, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Keanekaragaman Hayati dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Dibuat: 14 Mei 2024

Pusat Diklat Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusat Diklat SDM LHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan lokakarya untuk mengevaluasi pengembangan Massive Open Online Courses (MOOC). Lokakarya ini dilaksanakan secara luring dan daring pada tanggal 19 – 22 Maret 2024 di kantor Pusat Diklat LHK di Kota Bogor serta kunjungan ke kantor Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Bogor di Rumpin, Jawa Barat. Kegiatan dibuka dan ditutup oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Dr. Kusdamayanti, M.Si., dan dihadiri oleh para manajer di Pusat Diklat LHK dan BPLHK, tim eLearning, widyaiswara, perwakilan dari Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), pewakilan dari Biro Kepegawaian KLHK, serta perwakilan dari Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC), suatu organisasi organisasi nirlaba internasional yang fokus pada pengembangan kapasitas kehutanan masyarakat di Asia Pasifik. Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari kick-off pengembangan MOOC yang telah dilakukan pada bulan Januari 2024 lalu.

Tujuan lokakarya adalah untuk menilai kesiapan Pusat Diklat SDM LHK dalam memulai dan mengembangkan program MOOC. Kegiatan terdiri dari beberapa rangkaian, dimulai dari studi literatur, observasi, dan wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya yang berada di bawah naungan Pusdiklat SDM LHK.

Keluaran (output) kegiatan ini adalah laporan yang memuat beberapa hal, yaitu: (a) Gambaran umum dari kondisi terkini di Pusat Diklat SDM LHK terkait pengembangan eLearning, (b) Analisis kesenjangan (gap analysis) mengenai pengembangan MOOC di Pusat Diklat SDM LHK (termasuk aspek teknologi, kapasitas SDM dan bahan ajar atau materi pelatihan, dan (c) Rekomendasi bagi pengembangan MOOC di Pusat Diklat SDM LHK.

“Selaku Kepala Pusat Diklat SDM LHK, saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, seperti GIZ yang terus mendukung pengembangan pembelajaran jarak jauh melalui eLearning, serta RECOFTC yang telah mendukung kegiatan pelatihan Pengarus Utamaan Gender melalui MOOC, Ditjen PSKL yang telah kerja sama dalam pengembangan pelatihan Pendamping Perhutanan Sosial, serta Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian”, kata Dr. Kusdamayanti, M.Si dalam sambutannya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Naufal Abdillah, Junior Advisor bidang Pengembangan Kapasitas SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang Strategis Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 25 Maret 2024