Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat saat ini mengelola 28 kawasan konservasi yang tersebar di dua provinsi: Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk meninjau efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, BBKSDA Papua Barat melakukan penilaian diri (self-assessment) dengan menggunakan metoda Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Lima kawasan konservasi telah melakukan self-assessment pada bulan Agustus tahun lalu. Pada tahun 2024 ini, didukung FORCLIME, BBKSDA Papua Barat melakukannya untuk lima cagar alam (CA) dan dua taman wisata alam (TWA), yaitu: CA Waigeo Barat, CA Waigeo Timur, CA Pulau Batanta, CA Pulau Kofiau, CA Laut Kofiau, TWA Sorong dan TWA Klamono. Kegiatan self-assessment ini dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 Oktober 2024 di Kota Sorong, dan dipimpin oleh Kepala Bidang Teknis BBKSDA, bapak Tasliman, S.P., M.P., serta dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kawasan konservasi yang terlibat.

Dalam pelaksanaan self-assessment ini, peserta dibagi ke dalam tujuh kelompok sesuai dengan jumlah kawasan konservasi yang akan dinilai. Tiap kelompok harus mengisi lembar isian dalam format MS Excell, yaitu: Lembar data, lembar ancaman, lembar penilaian dan lembar rekomendasi, serta resume.

Setelah penilaian dan penyusunan resume dilakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian resume kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan mengeluarkan surat keputusan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, selain itu, memberikan arahan tindak lanjut yang harus dilakukan. Pelaksanaan dari arahan tersebut akan diikuti dengan pemantauan (monitoring) berkala, untuk memastikan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Otniel Effruan, Advisor bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan Papua Barat Daya.
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 21 Oktober 2024

Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi yang baru terbentuk pada bulan Desember 2022. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Barat Daya, hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diproduksi masyarakat dalam program Perhutanan Sosial akan terus didukung agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di provinsi ini terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat, baik yang dimodifikasi sesuai permintaan pasar, maupun masih dalam bentuk bahan baku setengah jadi. Misalnya noken (tas tradisional Papua), lukisan kulit kayu, minyak lawang, minyak kayu putih, madu asli Wamena, kue stik sagu beragam rasa (keju, gula aren, abon tuna), dan produk hasil hutan bukan kayu lainnya.

Dalam upaya mempromosikan HHBK tersebut, DLHKP Papua Barat Daya dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku Papua Seksi II, didukung FORCLIME, memotori kunjungan studi ke Galeri Kreatif Kehutanan di Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 25 – 27 September 2024. Sebanyak 11 orang perwakilan dari, selain DLHKP, enam kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang ada di Papua Barat Daya [KPH Lindung (KPHL) Kota Sorong, KPHL Tambrauw, KPH Produksi KPHP) Sorong, KPHP Raja Ampat, KPHP Maybrat, KPHP Sorong Selatan], dan BPSKL Wilayah Maluku Papua Seksi II turut serta dalam kunjungan studi dan diterima dengan terbuka oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, bapak Ariest Ap, S.H., S.Hut., M.Si.,. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk menambah wawasan dan perspektif, serta belajar membangun galeri untuk mempromosikan hasil hutan bukan kayu.

Provinsi Papua dipilih sebagai lokasi kunjungan studi karena telah memiliki Galeri Kreatif Kehutanan yang memasarkan produk HHBK dari kelompok tani/kelompok masyarakat hutan dampingan KPH dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) di provinsi tersebut. Sekitar 91 produk ditampilkan di Galeri Kreatif Kehutanan, yang terdiri dari olahan makanan dan minuman, obat-obatan, aksesoris, ecoprint. Selain itu, pemilihan lokasi studi juga karena budaya dan sosial ekonomi masyarakat di kedua provinsi ini sangat dekat dan hampir mirip. Galeri Kreatif Kehutanan ini dikelola bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua.

Dalam kunjungan tersebut, DKLH Papua berbagi pengalaman dalam membangun dan mengelola Galeri Kreatif Kehutanan. “Pada awalnya sulit mendapatkan pendampingan dan telah berupaya menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Akhirnya memutuskan untuk mendirikan koperasi untuk menampung seluruh hasil hutan bukan kayu dari masyarakat”, kata pak Ariest Ap.
Lebih jauh pak Ariest Ap menyampaikan bahwa setiap KPH harus menunjukkan kinerjanya dengan menghasilkan minimal satu HHBK dari kelompok masyarakat dampingannya. Sementara DKLH Papua melakukan monitoring dan evaluasi kinerja KPH dalam keterlibatannya dalam produksi HHBK yang akan dipajang di Galeri Kreatif Kehutanan.
Hingga saat ini, sekitar 200 jenis produk yang berhasil dipasarkan melalui Galeri Kreatif Kehutanan Jayapura.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Laurensia Mapandin, Advisor Junior bidang kehutanan dan keanekaragaman hayati
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 01 Oktober 2024

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Papua Barat Daya telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tahun lalu, yang kemudian menyusun dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya 2024. Dengan akan berakhirnya rencana kerja tersebut, Pokja PPS yang dimotori oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP), didukung oleh FORCLIME, mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 27 September 2024 di ibukota Provinsi Papua Barat Daya, Sorong. Pertemuan ini dihadiri, selain anggota Pokja PPS, Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ibu Catur Endah Prasetiani; serta Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya bidang Ekonomi dan Pembangunan, bapak George Yarangga.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyusun Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2025 serta menyinkronkan rencana kerja tersebut dengan program dari mitra pembangunan serta FORCLIME, pelaksana program bilateral RI dan Jerman yang berkegiatan di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pertemuan tersebut, ibu Catur Endah Catur Endah Prasetiani meluncurkan program Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya.

Setelah pertemuan ini, masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan; Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan seri pertemuan dengan DLHKP Papua Barat dan BPSKL Seksi Wilayah II Maluku-Papua untuk melengkapi matriks Rencana Kerja Pokja PPS tahun 2025.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Otniel Effruan, Advisor bidang Pengelolaan dan Konservasi Hutan Papua Barat Daya.
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 30 September 2024