Sebagai bagian dari rangkaian pendampingan pengembangan eLearning Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), FORCLIME bersama Common Sense, suatu lembaga konsultan yang berpengalaman dalam hal pengembangan kapasitas untuk digital learning dan penciptaan konten pembelajaran, mempresentasikan Standar Operating Procedures (SOP) eLearning kepada jajaran Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 21 November 2023 secara daring. Kegiatan yang dibuka oleh Dr. Gamin, widyaiswara Pusat Diklat SDM LHK, merupakan agenda penutup dari rangkaian panjang pengembangan kapasitas SDM terkait eLearning yang telah dimulai sejak bulan Desember 2021. SOP tersebut disusun berdasarkan hasil temuan dari setiap pelatihan selama proses pendampingan pengembangan eLearning SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kami sangat senang dengan finalnya SOP eLearning ini. Saat ini, kami sedang mengembangkan Massive Open Online Course atau MOOC, kami berharap dapat mengintegrasikan dan mengkombinasikan SOP eLearning dengan MOOC agar dapat digunakan di masa yang akan datang,” kata Dr. Gamin dalam sambutannya.

Setelah rangkaian pendampingan untuk eLearning pada tahun 2021-2023 ini berakhir, kemudian akan berlanjut pada tahun 2024. Saat ini, FORCLIME bersama dengan Pusat Diklat SDM LHK sedang menyusun perencanaan kegiatan lanjutan kerja sama pengembangan eLearning di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan lebih fokus pada MOOC sesuai dengan mandat dan arahan dari Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 22 November 2023

Dalam rangka mempercepat penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Provinsi Papua, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) XV Jayapura mengadakan pertemuan pada tanggal 20 – 21 November 2023 di Jayapura, Provinsi Papua. Rapat yang dibuka oleh Kepala BPHL XV Jayapura, bapak Sharuddin Jein, S.Hut., MM., dihadiri oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Provinsi Papua, KPHL Unit XX Biak, KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo, KPHP unit XXIII Sarmi, KPHP unit XXIX Keerom serta FORCLIME. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan penyusunan dokumen RPHJP berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dokumen RPHJP merupakan pedoman dalam pengelolaan hutan tingkat tapak untuk jangka waktu selama 10 tahun.

Setelah pertemuan ini, kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Papua diharapkan dapat menyelesaikan dokumen RPHJP pada bulan Maret 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Pradista Dwi Saputri, siswa magang dari Universitas Cenderawasih
Ruben Yogi, Advisor Junior Bidang GIS dan Pemetaan Hutan
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua

Dibuat: 21 November 2023

Untuk mendorong pengelolaan hutan (khususnya aspek perencanaan) yang lebih baik pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua melakukan Training Needs Assessment (TNA). Pelaksanaan TNA untuk mendukung kompetensi sumber daya manusia KPH di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan pada September tahun lalu. Sedangkan TNA untuk bidang Geographical Information Sistem (GIS) bagi personel di DKLH dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua diselenggarakan secara daring pada bulan Agustus 2023.

Hasil kedua TNA tersebut dipresentasikan secara daring pada tanggal 7 November 2023, dan dihadiri oleh pejabat struktural dan staf yang menduduki jabatan atau diproyeksikan menduduki jabatan di bidang Perencanaan Hutan atau bagian Perpetaan di DKLH, termasuk KPH, dan BBKSDA Papua. Kegiatan ini dimoderasi oleh Edy Marbyanto, Manager bidang Pengembangan Kapasitas SDM FORCLIME.

Dalam pembukaan, Kepala Seksi Rencana Pembangunan Kehutanan DKLH Papua, bapak Ridwan Atmojo, ST., M.Si., menyampaikan bahwa dalam pengelolaan hutan, KPH menghadapi kendala karena keterbatasan SDM terutama terkait dengan GIS untuk mendukung proses penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP).

Hasil TNA terkait dengan kompetensi SDM KPH disampaikan oleh Muhammad Alif K. Sahide, selaku konsultan, dari Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM). Sedangkan hasil TNA terkait GIS dan Pemetaan dipresentasikan oleh Danan P. Hadi, Advisor GIS/Remote Sensing dan e-Learning dari FORCLIME. Secara umum dalam diskusi ini disimpulkan bahwa: (1) Sebagian besar KPH di Papua memiliki keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana; (2) Upaya peningkatan kapasitas SDM KPH perlu difokuskan pada tema perencanaan seperti penyusunan RPHJP termasuk tata hutan, inventariasi hutan, inventarisasi sosial ekonomi, manajemen data; (3) Spesifikasi sarana kerja perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan kerja. Untuk bidang perpetaan bisa menggunakan software open-source yang telah teruji; (4) Perlu pengembangan kerja sama lebih intensif antara DKLH Papua dengan unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Papua dalam pengembangan kapasitas SDM.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, akan diselenggarakan diskusi untuk membahas rencana pelaksanaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan berdasarkan rekomendasi hasil TNA.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Danan P. Hadi, Advisor bidang Remote Sensing/GIS dan eLearning
Edy Marbyanto, Manajer Bidang Strategis, Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 17 November 2023