Dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan FORCLIME mengidentifikasi kebutuhan Diklat di Pontianak dan Putussibau pada tanggal 7-18 Oktober 2019. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Proses identifikasi kebutuhan Diklat ini melibatkan 39 orang yang mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Utara, KPH Kapuas Hulu Timur dan kelompok tani hutan dampingan KPH Kapuas Hulu.

Hasil wawancara dan FGD, akan dianalisis oleh Tim FORCLIME dan akan dipresentasikan dalam lokakarya yang akan diselenggarakan bulan November 2019.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wira Nastainul Hakim, Advisor Junior, Pengembangan SDM
Chichy A. Waita, siswa magang dari Universitas Papua
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan SDM

Dibuat: 30 Oktober 2019

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan FORCLIME menyelenggarakan Focus Group Discussion membahas Petunjuk Teknis Metode Inventarisasi Bambu dan Rotan pada tanggal 17 dan 21 Oktober 2019 di Bogor, Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk menggali masukan-masukan untuk memperbaharui Pedoman Inventarisasi Bambu dan Rotan yang selama ini berlaku. Adanya dinamika kebijakan, dinamika sosial di lapangan dan dinamika teknologi menuntut pedoman yang ada perlu diperbaharui agar lebih efektif dan efisien.

Diskusi ini diikuti oleh 60 peserta yang mewakili KLHK, peneliti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), universitas dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dari diskusi ini diperoleh kesimpulan: (1) Indonesia mempunyai potensi bambu dan rotan yang bernilai tinggi, namun lemah dalam pengelolaan data potensi, data produksi dan data sebaran; (2) Dinamika sosial di lapangan sangat tinggi namun data rotan dan data bambu tidak diperbaharui sehingga validitasnya sering diragukan; (3) Lemahnya data mengakibatkan pemerintah kesulitan mengembangkan kebijakan yang mendukung; (4) Di tingkat lapangan, lemahnya data potensi mengakibatkan KPH dan pelaku usaha kesulitan mengembangkan bisnis rotan dan bambu secara berkelanjutan; (5) Dinamika teknologi citra membuka peluang dikembangkannya metode inventarisasi rotan dan bambu skala luas dengan biaya yang lebih efisien; (6) Terdapat beberapa inisiatif pengembangan metodologi inventarisasi bambu dan rotan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat IPSDH akan mengadakan seri pertemuan, konsultasi publik dan uji coba hingga tersusun Petunjuk Teknis Inventarisasi Bambu dan Rotan. Petunjuk teknis ini diharapkan akan diberlakukan pada tahun 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, silaka hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, kebijakan kehutanan
M. Rayan, Advisor lintas bidang strategis
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan SDM

Dibuat: 22 Oktober 2019

Sebagai upaya peningkatan kapasitas unit pengelola hutan di tingkat tapak, pada tanggal 9-10 Oktober 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengadakan bimbingan teknis pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati berdasarkan nilai-nilai esensial yang dimiliki. Kegiatan ini diadakan di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan diikuti 30 peserta, yang mewakili Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat, KPHP Bengalon, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang didukung GIZ dan The Nature Conservancy (TNC) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip dan implementasi pengelolaan hutan lestari dengan mempertimbangkan nilai-nilai ekosistem penting. Selain itu, juga membentuk forum kolaborasi perlindungan kawasan ekosistem esensial dan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kalimantan Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari, Koordinator Kabupaten Berau
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis, Kebijakan kehutanan

Dibuat: 22 Oktober 2019