Dalam rangka menyempurnakan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat Rumpin periode 2020-2024, Badan Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DB LHK) Bogor menyelenggarakan konsultasi publik pada tanggal 4 Desember 2019 di Bogor, Jawa Barat. Peserta, 40 orang, mewakili tokoh masyarakat, TNI, polisi, LSM/pegiat lingkungan hidup, akademisi dan BD LHK Rumpin. Masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan agar pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Rumpin di masa depan dilakukan guna menunjang program Diklat dan juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama BD LHK Bogor dan FORCLIME.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Wira Nastainul Hakim, Advisor muda bidang pengembangan SDM
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, pengembangan SDM

Dibuat: 06 Desember 2019

Pada tanggal 26 November 2019 Bupati Kubu Raya dan pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan di wilayah Kabupaten Kubu Raya menandatangani kesepakatan bersama (memorandum of understanding-MoU) mengenai program pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di dalam MoU dijelaskan bahwa para pemegang izin usaha perkebunan dan kehutanan, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Karhutla, akan melengkapi sarana dan prasarana, membentuk Satgas dan pembinaan kelembagaan secara berkala, menganggarkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility-CSR). Penandatangan MoU tersebut dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, saat pertemuan para pihak dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 dan mengnyinergikan perencanaan program pencegahan Karhutla tahun 2020 di Kabupaten Kubu Raya.

Pada akhir pertemuan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, Amung Hidayat, menyerahkan Peta Indikatif Sumur Bor di Wilayah KPH Kubu Raya kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Peta tersebut merupakan hasil analisis dari lokasi yang sering terjadi kebakaran, sebaran hotspot, serta kedalaman gambut. Penyusunan peta tersebut didukung oleh FORCLIME, program kerja sama bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dalam bidang hutan dan perubahan iklim.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Amung Hidayat, SP, MM, Kepala KPH Kubu Raya
Jumtani Syolihin, FORCLIME, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Ronny Christianto, Tenaga Ahli, Pengelolaan pencegahan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 05 Desember 2019

Bertujuan untuk menyelaraskan rencana pengelolaan hutan jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan mengundang berbagai pihak di tingkat provinsi, yaitu Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Barat (BPKH, BPHP, BPDAS dan BKSDA), perwakilan LSM setempat, membahas sembilan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (RPHJP KPH) tahun 2020-2029. Pembahasan tersebut dilakukan pada tanggal 18-22 November 2019 di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen perencanaan ini adalah pedoman pelaksanaan program KPH dan kegiatan kehutanan di tingkat lapangan. Pertemuan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan GIZ.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Triadi Andrianto, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Welli Azwar, S.Hut, Desk KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Jumtani Syolihin, FORCLIME, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 03 Desember 2019