Dalam rangka meningkatkan kapasitas widyaiswara dan staf, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda (BD LHK Samarinda) melakukan studi banding ke Kabupaten Berau pada tanggal 25-27 Juli. Delapan peserta mengujungi wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Barat dan desa-desa dampingan FORCLIME modul kerja sama keuangan (FC module), yaitu: Labanan Makmur, Labanan Makarti dan Merasa. Studi banding ini dilaksanakan atas kerja sama BD LHK Samarinda dan FORCLIME kerja sama teknis (TC module) dan FC module.

Dalam sambutannya, Kepala BD LHK Samarinda berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh para widyaiswara untuk menggali informasi sebanyak mungkin dari lapangan guna memperkaya bahan ajar Diklat.

Agenda studi banding diakhiri dengan lokakarya sehari untuk mendokumentasikan pembelajaran berharga dari praktik pengelolaan hutan di KPH Berau Barat dan praktik pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau. Lokakarya diikuti oleh Tim BD LHK Samarinda, KPH Berau Barat, Pendamping Lapangan FC module dan perwakilan masyarakat desa dampingan. Peserta lokakarya sepakat untuk menyusun tiga dokumen pembelajaran: (1) Peran KPH Berau Barat dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Pengalaman FORCLIME FC module dalam pemetaan batas partisipatif dan perencanaan tata guna lahan partisipatif; (3)  Pengembangan Prosperity Approach melalui praktik agroforestri. Hasilnya ditargetkan selesai pada awal September 2018.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy Marbyanto, Manajer bidang Pengembangan Kapasitas SDM

Dibuat: 07 Agustus 2018

Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan (KLHK), didukung oleh FORCLIME, menyelenggarakan lokakarya untuk menyempurnakan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH Kapuas Hulu Utara pada tanggal 25-26 Juli 2018 di Putussibau, Kalimantan Barat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan kegiatan lembaga-lembaga yang bekerja di wilayah KPH Kapuas Hulu Utara, terutama FORCLIME. Pertemuan dihadiri 30 peserta yang mewakili kantor dinas terkait di Kabupaten Kapuas Hulu, Biro Perencanaan KLHK, unit pelaksana teknis KLHK di Kalimantan Barat serta KPH Kapuas Hulu Selatan dan KPH Kapuas Hulu Timur.

Direktur KPHL, Bapak Ir. Hargyono, MSc., meminta KPH Kapuas Hulu Utara untuk segera melakukan perbaikan atas masukan yang dihasilkan dari lokakarya. Agar bisa segera dinilai oleh Tim Verifikasi KLHK dan mendapatkan pengesahan.

Agenda akhir lokakarya adalah kunjungan lapangan pada hari ke-2 ke wilayah kelola KPH Kapuas Hulu Utara: pusat belajar Hutan Desa di desa Mensiau dan lokasi pelaksanaan rehabilitasi lahan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Moritz Zetzmann, Advisor untuk Pembangunan KPH
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat

Dibuat: 07 Agustus 2018

Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan pertemuan untuk mendata perkembangan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2014 - 2019 dan menghimpun masukan untuk Renstra 2020 - 2024. Pertemuan yang diadakan pada 26 Juli, didukung oleh FORCLIME, dan dihadiri oleh sekitar 120 peserta yang mewakili semua unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Biro Perencanaan menekankan bahwa lingkungan hidup dan kehutanan harus diintegrasikan dalam program pembangunan KLHK. Selain itu, program yang disusun harus berdasarkan kebutuhan domestik dan lokal yang terkait dengan isu-isu global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Dalam pelaksanaan Renstra saat ini, beberapa tonggak capaian yang telah terlaksana, sebagai berikut:
• Rehabilitasi hutan dan lahan: 599.813Ha hingga akhir tahun 2017
• Pengurangan emisi: 8,7% dari target NDC 29% pada tahun 2030
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 66,19 pada tahun 2017
• Laju deforestasi hutan: 0,5juta Ha/tahun dari 0,6juta Ha/tahun di 2015-2016
• Kebakaran hutan berkurang: 0,01juta Ha dari 0,16juta Ha di tahun 2017

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Kebijakan dan Strategi KLHK menyampaikan gambaran isu-isu strategis KLHK yang dikategorikan dalam warna-warna berikut: Hijau (isu-isu terkait kehutanan), Coklat (limbah lingkungan), dan Biru (masalah kualitas air dan udara). Lebih lanjut disampaikan masukan untuk Renstra 2020-2024; salah satunya adalah pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ada urgensi yang kuat untuk mempercepat pembangunan KPH dalam hal: pencapaian KPH mandiri, peningkatan kualitas dan kompetensi pengelola KPH, fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPHJP), dan integrasi kegiatan perhutanan sosial ke dalam wilayah KPH.

Di akhir pertemuan, peserta diminta untuk memberikan masukan tentang isu-isu strategis dan capaian yang telah terlaksana dengan menggunakan Formulir Umpan Balik, yang kemudian akan dikompilasi oleh Biro Perencanaan untuk pertemuan berikutnya. Akan ada rangkaian pertemuan untuk mempersiapkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024. Selama beberapa tahun ini, FORCLIME berperan penting dalam mendukung KLHK menyiapkan rencana strategisnya dan akan terus mendukung di masa depan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wandojo Siswanto, Advisor Senior, Kebijakan Kehutanan & Perubahan Iklim
Mohammad Rayan, Advisor Teknis, Crosscutting Issues and Conflict Management

Dibuat: 02 Agustus 2018