FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis (Technical Cooperation-TC) menyelenggarakan lokakarya untuk koordinasikan dan sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan 2019 dengan mitra-mitra nasional pada 29 Januari 2019 di Bogor. Mitra nasional diwakili oleh 13 anggota Komite Teknik Program (Programme Technical Committee-PTC), yang mewakili eselon 2 dari kementerian terkait, dan 14 mitra pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil Rapat PTC pada 28 Agustus 2018 dan Komite Pengarah Program (Programme Steering Committee-PSC) pada 4 Desember 2018 dipresentasikan dan dibahas. Para peserta merujuk hasil ini dengan mengembangkan dan mengusulkan kegiatan yang memerlukan dukungan dari FORCLIME-TC. Kemudian ususlan-usulan tersebut akan harmonisasikan oleh setiap manajer bidang strategis FORCLIME.

Kegiatan yang diusulkan termasuk: dukungan perencanaan hutan dan pengembangan kebijakan, sistem informasi tentang pengembangan operasional kesatuan pengelolaan hutan, pengembangan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura), inventarisasi sumber daya hutan terkait MRV dan FREL di tingkat KPH, pendanaan mekanisme REDD+, mediasi konflik, dan pembangunan kapasitas. Oleh karena program ini akan selesai pada tahun 2020, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan strategi keberlanjutan juga dibahas dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan publikasi terkait dampak dan pembelajaran pelaksanaan program.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Wandojo Siswanto, Manajer bidang strategis kebijakan hutan dan perubahan iklim
Mohammad Rayan, Advisor teknis bidang pengarusutamaan isu dan pengelolaan konflik

Dibuat: 31 Januari 2019

Setelah melalui beberapa pertemuan dan diskusi, naskah akademik dan draft awal rancangan peraturan daerah mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Timur tersusun pada akhir Desember 2018. Penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan DAS merupakan amanah UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Tujuan penyusunan peraturan tersebut adalah untuk memperjelas dan memperkuat pelaksanaan pengelolaan DAS dan sumber daya air di Kalimantan Timur. Sejak November 2018, FORCLIME mendukung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Mahakam Berau dan Forum DAS Kalimantan Timur dalam penyusunan naskah akademik dan draft awal peraturan, termasuk juga dalam menyiapkan data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya draf awal peraturan daerah tersebut akan didiskusikan kembali dengan para pihak terkait sebelum disampaikan ke DPRD Kalimantan Timur untuk dibahas dan disetujui sebagai Perda.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Suprianto, Advisor Teknis Pengelolaan Hutan Lestari
Wandojo Siswanto, Manajer strategis bidang kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Dibuat: 29 Januari 2019

FORCLIME bekerja sama dengan Kemitraan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan pelatihan Pemetaan Area Terbakar Berbasis Radar Menggunakan Satelit Radar Eropa Sentinel-1, yang datanya tersedia gratis. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya pencegahan kebakaran hutan. 21 peserta dari KLHK [(Ditjen Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Perubahan Iklim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda)]; LAPAN; Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; Kesatuan Pengelolaan Hutan Kubu Raya berpartisipasi dalam 5 hari pelatihan di Sentul (Jawa Barat) pada 21-25 Januari 2019 untuk belajar tentang pra-pemrosesan radar, klasifikasi data radar dan mengembangkan gagasan bagaimana peta area terbakar berbasis radar dapat diintegrasikan dengan peta area terbakar berdasarkan data optik.

Bagian penting dari upaya pencegahan kebakaran Indonesia adalah memetakan area yang terbakar secara teratur. Memetakan seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan karena negaranya sangat luas serta iklim tropis dengan tutupan awan yang sering dan terus menerus sepanjang tahun yang membatasi penggunaan data penginderaan jauh optik hingga batas tertentu. Peta area terbakar berbasis radar dapat meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi area terbakar dan melengkapi peta area terbakar berdasarkan data Landsat optik yang dihasilkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data radar hampir tidak tergantung cuaca dan dapat menembus awan dan asap, penyebab keterbatasan utama ketersediaan gambar satelit optik.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Stephanie Wegscheider, Adviser GIS
Robbie Weterings, Adviser GIS

Dibuat: 24 Januari 2019