Untuk menyelaraskan prioritas kerja FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis 2017 – 2019 dengan arah pembangunan kehutanan di wilayah lokasi kerja, diadakan pertemuan dengan jajaran Pemda Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari di kantor Dinas Kehutanan Kalimantan Timur di Samarinda. Pertemuan ini juga membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

Wilayah kerja FORCLIME terdapat di tiga kabupaten, yaitu Berau (Kalimantan Timur), Malinau (Kalimantan Utara), dan Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Dukungan di tiga kabupaten ini akan tetap menjadi “core” kegiatan FORCLIME. Namun, mengingat dinamika perubahan kewenangan pengelolaan hutan sesuai dengan UU 23/2014, kordinasi kegiatan dilakukan di tingkat provinsi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Wahyu Widhi Heranata, MP., menyampaikan apresiasi atas dukungan FORCLIME Modul Kerja Sama Teknis dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan. Dukungan kedepan masih diperlukan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan terkait dengan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pencegahan dan penangulangan kebakaran lahan dan hutan.

Pertemuan serupa akan dilaksanakan juga di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat dalam waktu dekat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Tunggul Butarbutar, Manajer bidang strategis, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Suprianto, Adviser Teknis, Pembangunan KPH

Dibuat: 27 Januari 2017

Bupati Kapuas Hulu mengesahkan referensi tingkat emisi kabupaten (Forest Reference Emission Level - FREL) pada bulan Desember 2016 melalui SK Bupati No. 620/2016, dengan jumlah 3,42 MtCO2e/tahun yang merupakan rata-rata emisi tahunan Kapuas Hulu dari deforestasi dan degradasi hutan periode 1990-2012.

Sejak 2013, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah didukung oleh FORCLIME untuk mengembangkan FREL-nya. Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi (Monitoring, Reporting, Verification - MRV) pada tahun 2014, yang anggotanya terdiri dari berbagai lembaga pemerintah daerah, LSM serta FORCLIME. Selama dua tahun, tim ini telah bekerja secara terus menerus menyusun dan menyempurnakan pendekatan, metodologi dan data terkait dengan penghitungan FREL. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis perhitungan FREL serta pelaporannya. Metodologi yang dipakai mengikuti pendekatan penyusunan FREL nasional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Stephanie Wegscheider, Development Advisor, GIS dan Remote Sensing

Dibuat: 24 Januari 2017