Dalam acara pertemuan tahunan Rapat Koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  pada tanggal 12 - 14 September di Bogor, yang dihadiri oleh seluruh pengelola KPH di Indonesia, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan meluncurkan situs pusat media dan informasi KPH  yang pembangunannya didukung oleh GIZ-FORCLIME. Nama situs tersebut adalah Media Informasi KPH dan dapat diakses pada www.kph.dephut.go.id. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ir. Bambang Soepijanto, MM., menekankan tentang pentingnya KPH sebagai solusi organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak. Dirjen Planologi mengharapkan bahwa KPH ini pada akhirnya bisa menjadi organisasi yang tidak hanya struktural, tetapi bisa membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya dan bahkan bisa memberikan hasil bagi wilayah tempatnya beroperasi.

Situs Media Informasi KPH menyediakan informasi yang luas mengenai pengembangan KPH di Indonesia termasuk fakta mengenai status terkini pembangunan KPH, peraturan terkait, dokumen panduan, contoh-contoh praktek yang baik mengenai pelaksanaan KPH dan profil KPH. Media Informasi KPH ini diharapkan dapat menjadi media rujukan bagi para pejabat pemerintah daerah dalam proses pembangunan KPH dan bagi para manajer KPH yang terlibat dalam pengembangan organisasi, perencanaan pengelolaan dan operasional. Selain itu, situs ini juga menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang memiliki perhatian pada pembangunan KPH, seperti pejabat Kementerian Kehutanan dan lembaga pemerintah lainnya, konsultan dan lembaga konsultansi, donor, LSM, dll.

Situs Media Informasi KPH dikelola oleh Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Pemanfaatan  Kawasan  Hutan  (WP3H) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Secara berkala situs ini akan diisi dengan informasi terkini termasuk panduan dan pembelajaran yang juga berguna untuk berbagi pengalaman diantara KPH, mengikuti semangat dari rapat kordinasi tahunan KPH.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi:
Barbara Lang (barbara.lang@giz.de) or
Gatot Moeryanto (gatot.moeryanto@giz.de) or
Yenny Syafrina (yenny@dephut.go.id)

Dibuat: 17 September 2012

Pada tanggal 26 Juli 2012 Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan mengadakan lokakarya Pembangunan Sistem Informasi Safeguards Implementasi REDD+ di Jakarta. Sistem informasi ini sesuai keputusan COP-17. Sekitar 100 orang hadir dari instansi pemerintah pusat dan daerah, LSM dan organisasi terkait, akademisi, lembaga penelitian, swasta, dan mitra internasional dalam lokakarya tersebut.

Sistem Informasi Safeguards merupakan panduan umum untuk implementasi REDD+ yang disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas nasional masing-masing negara. Prinsip-prinsip panduan dalam mengimplementasikan safeguards adalah transparani, konsistensi, komprehensif dan efektivitas. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan safeguards akan dibahas pada forum internasional.

Kementerian Kehutanan melalui Pusat Standardisasi dan Lingkungan bekerjasama dengan GIZ-FORCLIME telah melaksanakan serangkaian lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memfasilitasi proses pengembangan sistem informasi tentang implementasi safeguards  sejak tahun 2011.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Barbara Lang
Tunggul Butarbutar

Dibuat: 31 Juli 2012

Instruktur dari GIZ FORCLIME, WWF dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Malinau bersama-sama menyelenggarakan pelatihan GIS Dasar dari tanggal 11 sampai 18 Juli bagi staf teknis Pemda. Para peserta akan menggunakan keterampilan yang baru diperoleh untuk survei di kabupaten dan membantu dalam kegiatan pemantauan lingkungan. Pelatihan ini dipimpin oleh Budi Susanto (GIZ-FORCLIME) dan didukung oleh Febriyanto Kolanus (WWF), Timo Beiermann (GIZ-FORCLIME) dan Risman (Bappeda). Peserta diperkenalkan dengan perangkat lunak ArcGIS 10 baru dan mendapat kesempatan belajar metode baru untuk mengedit data dengan cepat dan sistematis. Dalam pelatihan ini juga diajarkan cara menggunakan GPS, georeferencing peta analog dan membuat tampilan (layouts).

Melalui pelatihan ini memungkinkan peserta dari instansi lingkungan, dan sektor kehutanan, pertambangan dan perkebunan mendapatkan keterampilan, termasuk menggunakan GPS, semua infrastruktur di Kota Malinau merupakan subyek bagi peneliti yang serius. Keterampilan lain yang diperoleh melalui pelatihan ini termasuk georeferecing peta analog, membuat dan mengedit dan akhirnya menyusun layout peta. Rencananya kegiatan ini akan bersambung dengan pelatihan lanjutan dan pertemuan dengan tenaga ahli membahas mengenai data spasial dan pemetaan tematik, misalnya untuk mencari solusi bagi permasalahan yang disebabkan oleh standar yang berbeda dari Kementerian/Surveyor yang menimbulkan perbedaan antara pemegang konsesi dan areal hutan lindung atau memutakhirkan data aliran sungai yang sangat penting untuk batas tanah adat dan seringkali terlupakan karena urusan keseharian. Saya memiliki kesempatan untuk mendiskusikan dengan Badan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL) mengenai data spasial untuk pemodelan lingkungan dan informasi tentang tata guna lahan adat setelah melihat contoh.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Timo Beiermann atau Budi Susanto

Dibuat: 31 Juli 2012