Pengembangan standar penyelenggaraan SMK KehutananPusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kementerian Kehutanan (Pusdiklat Kehutanan) bekerja sama dengan GIZ FORCLIME menyelenggarakan Lokakarya Standarisasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan dan Pembahasan Bank Soal Kehutanan di Bogor tanggal 22-24 September 2014.  Lokakarya ini diikuti oleh 80 peserta dari Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan, Pendidik dari 5 SMK Kehutanan Negeri dan Pendidik dari 12 SMK Kehutanan Swasta.

Tujuan Lokakarya ini adalah: (a) Mengembangkan bank soal dan pembahasannya, (b) Mengidentifikasi dan merumuskan standar penyelenggaraan SMK Kehutanan, dan (c) Mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dikembangkan untuk melaksanakan standarisasi penyelenggaraan SMK Kehutanan.

Dr. Pipin Permadi dari GIZ FORCLIME dalam sambutannya menyatakan bahwa sebagai lembaga pendidikan menengah formal dibidang kehutanan,  SMK Kehutanan mempunyai peran strategis menyiapkan tenaga teknis menengah terampil yang akan bekerja sebagai ujung tombak pembangunan kehutanan di lapangan. Terkait pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai program prioritas pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menargetkan terbentuknya 600 KPH dalam 5 tahun ke depan . Dengan target tersebut, KPH akan memerlukan dukungan SMK Kehutanan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pengembangan SMK Kehutanan di masa mendatang perlu dilakukan secara terpadu, berkesinambungan dan memperhatikan kebutuhan KPH dan para “user” lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut  dapat menghubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development

Dibuat: 07 November 2014

Pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu prioritas kebijakan energi Indonesia untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil seperti minyak mentah. Di antara berbagai sumber energi terbarukan, biofuel dan biomassa memiliki potensi untuk menggantikan bahan bakar fosil dan memasok bahan baku untuk konversi energi. Sumber daya penghasil energy terbarukan tersebar di seluruh negeri. Di Indonesia, energi terbarukan berbasis biomassa terdiri berbagai ukuran kayu dari hutan (yaitu hutan alam, hutan tanaman dan hutan rakyat yang umumnya menghasilkan kayu yang berdiameter kecil yang digunakan sebagai kayu bakar oleh masyarakat setempat), residu kayu dari penebangan dan industri kayu, limbah cangkang kelapa sawit dari pabrik minyak mentah kelapa sawit, limbah tempurung kelapa dari perkebunan kelapa, serta minyak kelapa skim dan jerami dari budidaya padi.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai energi terbarukan, dan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, FORCLIME bekerja sama dengan Kelompok Kerja Perubahan Iklim (Pokja PI) di Kementerian Kehutanan melakukan sebuah "Lokakarya Keliling mengenai Pengembangan Bioenergi" dari 23-26 September 2014. 21 peserta yang merupakan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Pemda kabupaten lokasi percontohan FORCLIME di Kalimantan (Bappeda, Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH - di tiga Kabupaten: Berau, Malinau dan Kapuas Hulu), KPH Sulawesi Tenggara , perusahaan swasta dan Sekretariat Pokja PI mengikuti lokakarya ini. Peserta berkeliling mulai dari Yogyakarta (pengolahan Nyamplung untuk biofuel) ke Bali (bambu/limbah yang direncanakan untuk pembangkit tenaga listrik), dan Madura (industri pelet kayu dan pengelolaan semak belukar masyarakat untuk memasok kayu pabrik pelet).

Para peserta mendapat banyak wawasan dari kunjungan lapangan, misalnya sistem pengelolaan hutan lestari berbasis bioenergi sebagai sumber pendapatan potensial bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagi informasi di antara para peserta juga menambah pengetahuan dan persepsi mereka tentang produk dan jasa yang dapat diperolah dari hutan. Contoh praktik terbaik dari lapangan telah membuktikan kelayakan untuk operasionalisasi di Kesatuan Pengelolaan Hutan.Beberapa peserta dari sektor publik dan swasta melakukan kesepakatan informal tentang bagaimana mengembangkan inisiatif berbasis bioenergi yang secara operasional dapat dilakukan untuk pengelolaan dan pengembangan KPH.
 
Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan ini
atau hubungi Dr. Pipin Permadi, Senior Adviser for Forest Policy

Dibuat: 23 Oktober 2014

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Pusdiklat Kehutanan) memasuki dunia E-Learning dengan antusiasme yang besar dan motivasi. "Melebihi harapan saya" kata Kepala Pusdiklat Kehutanan, Dr. Agus Justianto, pada acara Lokakarya Peluncuran E-Learning di Pusdiklat, yang diselenggarakan atas kerja sama dengan FORCLIME.

Lokakarya, yang diselenggarakan pada 23 dan 24 September, didukung oleh Elke Wemhoff dari GIZ E-Academy dan dua konsultan E-Learning lainnya. Dasar dari penyelenggaraan lokakarya ini adalah penilaian hasil analisis atas kesiapan teknis serta kondisi umum untuk pengenalan E-Learning yang dibarengi dengan pelatihan. Setelah melalui diskusi dengan manajemen, instruktur pelatihan dan staf dari Pusdiklat serta Balai Diklat Kehutanan (BDK) dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan menjadi jelas bahwa kebutuhan untuk menggunakan E-Learning sangat besar dan untuk pelatihan mendatang akan difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang juga akan menjadi ujicoba pelaksanaan E-learning pertama.

"Berpikir besar, memulai dari yang kecil" adalah motto bagi sekitar 50 peserta lokakarya untuk mengembangkan strategi E-Learning dan mengidentifikasi pelatihan percontohan. Telah sepakati bahwa desain E-Learning tampaknya menjadi solusi yang tepat untuk melatih 41.800 staf KPH di masa depan, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama yang ingin dicapai Pusdiklat Kehutanan dalam lima tahun ke depan. Diskusi mengenai visi dan tujuan menunjukkan bahwa percontohan ini harus diikuti dengan kegiatan pengembangan E-Learning lebih lanjut. Dengan demikian, tujuan lokakarya juga merupakan titik awal untuk membangun kompetensi E-Learning di antara staf. Para peserta diperkenalkan pada berbagai bentuk penyajian E-Learning, pelajaran mengenai sistem manajemen dan perlengkapan authoring untuk merancang pelatihan E-Learning. Tantangan dan manfaat dianalisis termasuk alur proses yang diperlukan, alur kerja dan tugas untuk dapat menyelenggarakan E-Learning dengan baik.

Dalam lokakarya ini juga hadir perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Keuangan (BPKP) dan Pudiklat Kehutanan Provinsi Jawa Timur, yang memberikan pengalaman positif mereka dengan E-Learning sebagai aset pelengkap tatap muka pelatihan konvensional. Peserta juga menyadari bahwa E-Learning membutuhkan motivasi untuk belajar mandiri, yang berarti pelatih juga perlu kapasitas untuk menciptakan materi E-Learning interaktif dan menarik, berbeda dengan bahan bacaan 'konvensional'.

Tidak lanjut untuk pelaksanaan E-Learning di Pusdiklat Kehutanan adalah pertemuan khusus pada akhir Oktober. Pertemuan ini akan menentukan kegiatan-kegiatan untuk melatih para pelatih terpilih dan staf Pusdiklat dan BDK tentang bagaimana menyusun bahan E-Learning dan mengompilasikannya ke dalam suatu pelatihan serta mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen pembelajaran. Kompetensi ini akan langsung diterapkan untuk merancang program E-Learning untuk staf KPH - "untuk membuat mimpi E-Learning menjadi nyata atau, lebih baik, digital".

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Edy Marbyanto, Strategic Area Manager for Human Capacity Development
Anne-Cathrin Vonarx, Adviser for Human Capacity Development

Dibuat: 20 Oktober 2014