Pada akhir tahun 2021, FORCLIME bersama mitra telah menetapkan dua kampung dukungan, melalui proses Free, Prior Informed Consent (FPIC), di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tambrauw, yaitu Kampung Emaus di Distrik Sausapor dan Kampung Bikar di distrik Bikar. Di kedua kampung tersebut FORCLIME bersama mitra fokus melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan (KTH) serta pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang memiliki potensi usaha untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, seraya melakukan perlindungan hutan. Beberapa inisiatif telah dilakukan di kedua kampung tersebut untuk menfasilitasi agar KTH mendapatkan izin pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial.
Dalam rangka peningkatan fasilitasi tersebut, FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi dengan Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil II BPSKL) Maluku Papua pada tanggal 14 Agustus 2023 di Manokwari, Papua Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Sekwil II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., dan membahas beberapa hal, antara lain:
- Seksi II BPSKL Maluku Papua bersama FORCLIME akan memfasilitasi Kampung Emaus dan Kampung Bikar mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial. Kedua kampung tersebut sudah memenuhi persyaratan karena sudah memiliki KTH dan memiliki potensi usaha untuk dikembangkan, terutama HHBK.
- Untuk mendapatkan izin pengelolaan skema Perhutanan Sosial, KTH yang ada harus diverfikasi, oleh karenanya Seksi II BPSKL Maluku Papua dan FORCLIME akan menfasilitasi KTH dalam proses verifikasi tersebut, yang direncanakan akan dilakukan pada awal September 2023.
Setelah pertemuan koordinasi ini, FORCLIME akan menyusun draft agenda kegiatan memfasilitasi KTH dalam mendapatkan izin pengelolaan melalui skema Perhutanan Sosial dan juga akan mengidentifikasi para pihak yang akan terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Selain itu, akan dilakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya dan KPHL Tambrauw.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Tanah Papua