Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang didukung oleh GIZ atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) meluncurkan sebuah inisiatif baru di Kapuas Hulu yaitu pembentukan Desk Resolusi Konflik (DRK) pada 25 Juli 2017 di Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) di Putussibau, Kapuas Hulu. Acara yang dihadiri oleh 83 partisipan, bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan, tugas dan fungsi Desk Resolusi Konflik, serta membangun komitmen bersama untuk mendukung DRK.

Pemda Kabupaten Kapuas Hulu membentuk Desk Resolusi Konflik (DRK) Lahan dan Sumber Daya Alam melalui SK Bupati Kapuas Hulu No. 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina, Sekretariat, dan Tim Mediasi. Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai sekretariat. Dengan dukungan FORCLIME and Working Group Tenure (WGT), tim mediasi telah mendapatkan pelatihan untuk melakukan mediasi multi-pihak atas konflik lahan dan sumber daya alam di Kapauas Hulu. Tim Mediasi terdiri dari 24 orang perwakilan dari pemerintah daerah, masyarakat adat dan LSM lokal. Setelah dua-tahun uji coba, DRK telah siap untuk menerima keluhan dan melakukan mediasi di Kapuas Hulu.

Pembentukan DRK ini adalah salah satu rekomendasi dari survei sebelumnya yang dilakukan WG-Tenure, LSM yang fokus pada resolusi konflik, dan FORCLIME dalam menyelesaikan konflik lahan dan sumber daya alam.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohamad Rayan, Advisor Crosscutting Issues & Conflict Resolution
Johanna Riedman, Junior Advisor on Monitoring and Planning & Conflict Resolution