Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat didukung oleh GIZ yang mewakili Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) meluncurkan inisiatif baru mengenai pengembangan rantai pasokan komoditas pertanian berkelanjutan secara yurisdiksi di kabupaten pada tanggal 22 Februari di Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko penting terkait dengan keberlanjutan di Kapuas Hulu. Rantai pasokan yang berkelanjutan memastikan bahwa di daerah yang telah ditentukan untuk menghasilkan komoditas pertanian berkelanjutan tidak berpengaruh negatif terhadap hutan dan ekosistem berharga lainnya, baik dalam skala maupun dalam kualitas.

Dalam acara pembukaan, Asisten 3 Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, bapak M. Yusuf, menyatakan: "Kami berharap inisiatif rantai pasokan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah lokal dan masyarakat lokal dan untuk mempromosikan produk-produk dari Kapuas Hulu dan kemudahan akses ke pasar internasional".

Inisiatif ini didukung oleh program dukungan GIZ mengenai rantai pasokan dan standar pertanian berkelanjutan bekerja sama dengan Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) yang telah memiliki hubungan kerja sama lebih dari delapan tahun dengan Pemda Kabupaten Kapuas Hulu.

Bersamaan dengan pembukaan lokakarya ini, diluncurkan pula Meja Resolusi Konflik (conflict resolution desk) Kabupaten Kapuas Hulu. Dinas Pemberdayakan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai sekretariat. Selama periode beberapa bulan, 24 petugas Meja Resolusi Konflik akan diberi pelatihan terkait dengan resolusi konflik oleh GIZ dan LSM Working Group Tenure (WG-T). Pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari inisiatif yurisdiksi rantai pasokan berkelanjutan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Georg Buchholz, Direktur Program FORCLIME