Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat mengadakan diskusi mengenai Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda RPPLH) pada tanggal 12 November di Pontianak. Diskusi ini merupakan lanjutan dari bebebapa diskusi yang dilakukan sebelumnya pada bulan Agustus dan Oktober. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapat masukan atas draft Perda RPPLH tersebut. 60 peserta, termasuk perwakilan pemerintah, akademisi dan penggiat lingkungan di Kalimantan Barat serta Tim Penyusun Draft Perda hadir dalam acara diskusi. Acara ini diselenggarakan atas kerja sama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat dan FORCLIME.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, mengatakan Perda RPPLH memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan agar tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi masalah lingkungan.

Hasil diskusi ini selanjutnya akan dibahas bersama legislatif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Jumtani, Koordinator Provinsi Kalimantan Barat
Wandojo Siswanto, Manager untuk Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim