Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan rapat koordinasi Penyuluh Kehutanan dari seluruh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Kalimantan Utara pada tanggal 8 sampai 10 Mei di Nunukan. Sesuai dengan tema, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan dalam mendukung percepatan program Perhutanan Sosial. Pertemuan yang didukung oleh FORCLIME ini, diikuti oleh para penyuluh KPH di Kalimantan Utara dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Selama diskusi, peserta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dalam proses pendampingan berbagai skema Perhutanan Sosial, termasuk isu tata batas. Perambahan sawit adalah contoh dari beberapa persoalan yang ditemui para pendamping di lapangan. Selain itu, para peserta juga berdiskusi mengenai kewenangan di luar wewenang Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harapannya ketika isu dari lapangan ini dibawa ke direktorat terkait akan ada perhatian serta turut memberikan solusi.

Dalam sesi lainnya, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Samarinda memaparkan materi mengenai  peran penyuluh dan PKSM dalam pendampingan masyarakat termasuk penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan skema yang ada di masing-masing KPH. Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara FORCLIME menjelaskan tentang dukungan yang dapat diberikan FORCLIME terutama dalam upaya peningkatan kapasitas penyuluh dan PKSM.

Sebagai salah satu rangkaian dari rapat koordinasi ini, peserta mengunjungi pembibitan merica yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Sinar Harapan di Desa Bambangan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Merica ditanam menggunakan sistem agroforestri dengan beberapa jenis tanaman berkayu seperti durian (Durio zibethinus) dan gamal (Gliricidia sepium).

Pada akhir sesi, Dinas Kehutanan dan para penyuluh menyusun komitmen untuk memastikan peran aktif penyuluh kehutanan dalam percepatan program Perhutanan Sosial, termasuk merevisi struktur Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara. Proses ini dipandu langsung oleh Kepala Bidang Penyuluh, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Mohammad Sidiq, Koordinator Provinsi Kalimantan Utara
Edy Marbyanto, Manajer bidang strategis, Pengembangan Sumber Daya Manusia