Pada tanggal 9-10 Agustus 2011 bertempat di Hotel Santika Jakarta, Kementerian Kehutanan bersama dengan GIZ-FORCLIME menyelenggarakan Sosialisasi Kelembagaan KPH. Acara ini dihadiri oleh 36 Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala BPKH di provinsi terkait. Maksud dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk mendorong para pengambil keputusan di daerah agar segera berkomitmen membangun KPH Model yang berlembaga sehingga target pembangunan KPH yang telah ditetapkan dapat tercapai. Target yang dimaksud adalah terbangunnya 60 KPH Model berlembaga pada tahun 2012, yang merupakan bagian dari pencapaian target Pembangunan KPH yang harus operasional sebanyak 120 unit pada tahun 2014.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ir. Bambang Soepijanto, MM., dalam arahannya mendorong agar acara ini merupakan pertemuan yang bersifat komunikasi dua arah (two-way traffic). Dalam acara tersebut disampaikan informasi maupun masalah yang terjadi di daerah yang kemudian akan diangkat sebagai bahan evaluasi Kementerian Kehutanan dalam konteks pembangunan KPH.
Acara didahului dengan paparan dari Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, Galingging, yang menjelaskan bahwa KPH di daerah akan berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010. Selanjutnya paparan dari Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air BAPPENAS, Basah Hernowo, yang menegaskan bahwa Pembangunan KPH sebagai Prioritas Nasional. Lebih jauh dijelaskan bahwa KPH merupakan aset manajemen yang berharga bagi daerah dalam konteks pengelolaan hutan lestari dan sebagai sumber pembangunan ekonomi daerah. Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, Ir. Hartina, berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam pengelolaan hutan di KPH Rinjani Barat. Pengalamannya mengenai interaksi dan kolaborasi pengelola KPH dengan perusahaan lokal seperti perusahaan kayu bakar, wisata alam, pengelola tenaga listrik mikro hidro, dan pengelola penyediaan air minum, serta hutan kemitraan (HKm), dan lainnya akan memberi manfaat langsung berupa peluang lapangan kerja baru, yang juga berarti peningkatan pendapatan masyarakat.
Dalam sesi paparan akhir, Direktur Wilayah dan Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan (WP3H) menyampaikan progres pembangunan KPH pada tingkat nasional dan menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah pusat terkait dengan status KPH yang akan dibangun harus berupa KPH Model.
Diskusi yang dipandu oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan bidang Hubungan antar Lembaga, Ir. Made Subadia Gelgel, MSc., berjalan dengan terbuka dan dinamis. Sehingga para peserta dapat secara terbuka mengungkapkan pikiran dan problematiknya.
Sebelum ditutup, acara diakhiri dengan sesi yang menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Sosialisasi Kelembagaan KPH ini, yaitu Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Fasilitasi Pembangunan KPH di Daerah. Dari sesi 31 dari 36 Sekda atau yang mewakili, menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti membangun kelembagaan KPH dan menjadikannya KPH Model. Dengan demikian fasilitasi dari Pemerintah Pusat terhadap 60 unit KPH Model di tahun 2012 diharapkan dapat terlaksana dengan lancar.
