Pemerintah Indonesia telah memprakarsai berbagai kebijakan langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas korupsi, dan meningkatkan integritas dan transparansi di dalam pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya MoU dan rencana aksi 2015 – 2016 antara KPK dan kementerian dan pemerintah daerah. Kesepakatan bersama tersebut mendefinisikan berbagai langkah kongkret untuk memerangi korupsi dan mencapai transparansi yang lebih besar dalam sektor Kehutanan dengan: 1) Mempercepat pengukuhan kawasan hutan dan perencanaan penggunaan lahan yang seragam; 2) Merevisi perizinan; 3) Memperluas skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat; dan 4) Membangun sistem kontrol anti-korupsi.

Untuk menerapkan langkah-langkah anti-korupsi yang sukses membutuhkan pengetahuan mendalam bagi para staf GIZ terhadap proses, aktor dan kelembagaan terkait dengan bagaimana korupsi bekerja dan bagaimana koruptor berpikir. Selama pelatihan dua hari, 16 – 17 Juni 2015, 25 peserta dari program-program GIZ termasuk Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim (BIOCLIME), Ekonomi Hijau dan TIndakan Mitigasi Lokal Tepat Guna (Green Economy-LAMA-I) dan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PCC) telah dilatih menggunakan metoda AC WORKS oleh dua konsultan dari Denkmodel. Narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan program PCC menjelaskan dasar-dasar hukum dan kelembagaan untuk pencegahan korupsi, menilai resiko korupsi di sektor Kehutanan dan menjelaskan kerja sama KPK dan para pihak di sektor kehutanan (kementerian, pemerintah daerah, masyarakat madani) untuk mencegah korupsi.

Pelatihan ini meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para tenaga ahli GIZ mengenai antikorupsi dan integritas. Peserta belajar bagaimana mengidentifikasi resiko besar korupsi di sektor Kehutanan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Pelatihan ini juga menjadi dasar bagi staf GIZ untuk mengembangkan pendampingan terkait antkorupsi bagi mitra-mitra di bidang reformasi sektor Kehutanan, perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan sistem kontrol anti korupsi.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Mathias Bertram (Strategic Area Manager Forest Policy): mathias.bertram@giz.de