Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengundang para pihak di provinsi tersebut untuk berpartisipasi dalam Konsultasi Publik Regional Kalimantan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Acara yang diselenggarakan di Pontianak pada 22 Maret ini diadakan oleh KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), WWF-Indonesia, Fauna & Flora International (FFI) Indonesia Program, Yayasan Titian, dan GIZ-FORCLIME.

Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ilyas Asaad, menyampaikan, “Upaya revisi UU No. 5/ 1990 ini telah diinisiasi sejak tahun 2003. ”Untuk memudahkan perumusan revisi UU ini, KLHK telah membentuk Tim Penyusun RUU yang terdiri dari berbagai pihak,” lanjut Ilyas Asaad. Tim Penyusun RUU telah menghasilkan Dokumen Naskah Akademik dan draft RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem. Tim Penyusun telah melakukan serangkaian konsultasi publik di beberapa region, yaitu: Jawa (Jakarta), Sumatera (Medan), Sulawesi (Makasar) dan Papua (Jayapura).

Sejak UU No. 5/1990 pertama kali diundangkan 26 tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan. Untuk itu, UU tersebut perlu direvisi untuk dapat mengakomodasi praktik-praktik pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam serta mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam perubahan peraturan tersebut. Selain itu, undang-undang ini juga belum mengatur sumber daya genetik yang merupakan potensi keanekaragaman hayati, yang juga harus menjadi obyek konservasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Ismet Khaeruddin, Manajer bidang strategis, Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Kawasan Lindung, FORCLIME
Hayunieta, BKSDA Kalimantan Barat
Albertus Tjiu, WWF-Indonesia