Setelah terbentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya pada bulan Juni lalu, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) menindaklanjutinya dengan pertemuan untuk berkoordinasi menyusun rencana strategis serta berbagi peran dan tanggung jawab diantara anggota Pokja. Kemudian ditanjutkan dengan rapat koordinasi pada tanggal 31 Oktober 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang diadakan dalam rangka menyusun rencana kerja. Pertemuan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat Daya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, bapak George Yarangga, A.Pi., M.M., dan dihadiri, selain oleh anggota Pokja PPS, juga mitra pembangunan di provinsi tersebut.

 Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, ST.,MSi., menyampaikan arah dan kebijakan pembangunan perhutanan sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Sementara Kasubdit Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, Bapak Danang Kuncara Sakti, S.Hut., ME., mempresentasikan kebijakan pengembangan usaha untuk mendorong nilai ekonomi perhutanan sosial. Kemudian Kepala Seksi Wilayah II BPSKL Maluku Papua, Ibu Lilian Komaling, S.Hut., M.Si., memberi penjelasan mengenai skema perhutanan sosial.

Penyusunan rencana kerja disiapkan oleh masing-masing unit kerja Pokja PPS, yaitu: Percepatan Akses Perhutanan Sosial; Pengembangan Usaha dan Kemitraan, Pendampingan; dan Advokasi, Komunikasi, Monitoring dan Pelaporan, yang kemudian menghasilkan dokumen rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk kegiatan pada tahun 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua