Dalam upaya percepatan pelaksanaan program perhutanan sosial, Pemprov Papua Barat Daya telah mem-bentuk Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) pada bulan Juni lalu. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan koordinasi untuk mempersiapkan rencana aksi dan rencana strategis. Untuk menyusun rencana kerja, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (Dinas LHKP) mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana kerja yang akan menjadi panduan bagi Pokja PPS menentukan prioritas kegiatan sesuai dengan rencana Pemprov dalam mendukung pelaksanaan program nasional Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, Dinas LHKP mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Sorong, Papua Barat Daya. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkunga Hidup, Kehutanan dan Per-tanahan Provinsi Papua Barat Daya, bapak Julian Kelly Kambu ST., M.Si., dan dihadiri oleh ang-gota Pokja PPS serta mitra pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, termasuk FORCLIME.

Topik-topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk:
- Rencana kerja yang disusun untuk periode satu tahun.
- Fokus kegiatan mengacu pada empat unit kerja sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat Daya ten-tang Pokja PPS, yaitu: Percepatan akses perhutanan sosial; Pengembangan usaha dan kemitraan; Pendampingan; Advokasi, komunikasi, Monitoring dan pelaporan.

Draft rencana kerja yang disusun ini akan dipresentasikan pada Rapat Koordinasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Papua Barat Daya, yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Ok-tober 2023.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Tanah Papua