Dalam rangka menyusun rencana pemanfaatan ruang dan potensi kawasan hutan di Provinsi Papua, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, didukung FORCLIME, mengadakan pertemuan untuk menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) pada tanggal 22 November 2022 di Jayapura. Dokumen RKTP merupakan rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.

“RKTP merupakan dokumen perencanaan sektor kehutanan jangka panjang di Papua, disusun secara sinkron dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan juga perlu memperhatikan kedudukan dan keterkaitannya dengan Rencana Pembangungan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”, kata Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si., dalam sambutannya pada acara tersebut. “Selain itu penyusunan RKTP juga harus sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Otonomi Khusus”, lanjutnya.

Pertemuan ini, selain diikuti oleh perwakilan dari bidang-bidang di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Papua, juga dihadiri oleh Bappeda Provinsi Papua, unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Papua, serta mitra lokal di provinsi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut dihadirkan beberapa narasumber yang memberikan materi sebagai pedoman dalam penyusunan RKTP, sebagai berikut:

• Arahan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030, yang disampaikan oleh, ibu Endah Setyowati, SE., M.Si, dari Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukkan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
• Tinjauan kebijakan dan isu serta insiatif penetapan strategi kehutanan nasional Provinsi Papua oleh Prof. Dr. Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Universitas IPB.
• Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2013-2033 pasca penetapan tiga daerah otonomisasi baru, oleh Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Bappeda Provinsi Papua, Bapak Mirwan Gani ST.
• Kebijakan pembangunan kehutanan dalam penyusunan RKTP Papua, terkait visi pembangunan berkelanjutan dan kebijakan di Provinsi oleh Bapak Donnie Watopa, S.Hut., M.hut., dari Bidang Perencanaan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
• Arahan kebijakan pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sesuai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional oleh Bapak Saeful, S.Hut, MS., dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XV Jayapura.
• Dukungan tematik untuk data spatial untuk RKTP Papua oleh Bapak Oom Suparmo, S.E., Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura.

Setelah pertemuan ini, Tim Teknis DKLH kembali mengadakan FGD pada hari berikutnya untuk mempertajam isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada hari sebelumnya. Selain itu, Tim Teknis juga membahas ketersediaan data dan menyusun tata waktu penyelesaian dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat