Dalam kunjungannya ke Tanah Papua, salah satu agenda Direktur Program FORCLIME adalah menghadiri pertemuan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Dinas KLH) Papua. Pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas KLH, Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si., dilaksanakan pada 23 Mei 2022 di ruang pertemuan Dinas KLH di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Dalam pertemuan tersebut dibahas program-program strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas KLH dan FORCLIME di desa dampingan yang telah ditetapkan bersama, yaitu: Babrongko.

Program kerja disusun bersama berdasarkan potensi desa yang dikumpulkan selama kunjungan lapangan. Kampung Babrongko memiliki potensi ekowisata dan hasil hutan bukan kayu (HHBK), termasuk Kombow (bahan dasar membuat ukiran, lukisan kulit kayu dan pahatan). Saat ini tersedia pohon Kombow seluas 5 hektare yang siap panen. Pohon ini ditanam lewat program penanaman Dinas KLH. Masyarakat telah memiliki kemampuan untuk membuat handicraft dari pohon tersebut. Hanya saja perlu lebih diperhalus lagi agar mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dan diminati pasar. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi kelompok pengrajin. Kampung Babrongko juga terkenal dengan potensi ikan mujair yang melimpah, selain menjual dalam bentuk ikan segar, perlu diproses menjadi produk lain yang lebih tahan lama seperti membuat abon mujair. Sementara itu, di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XXIII, terdapat potensi ekowisata untuk wisata minat khusus, yaitu pemacingan dan spot pengamatan penyu laut (lokasi tempat bertelur penyu), sehingga perlu dukungan ahli untuk mendesain ekowisata. Hal-hal seperti ini diharapkan lewat dukungan FORCLIME dapat dilakukan.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut FORCLIME mengkonfirmasikan dukungannya, antara lain:

• Dukungan terhadap KPHP XXIII, selain peningkatan kapasitas dan mendukung kajian biogeofisik untuk penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan (RPHJP), FORCLIME juga akan mendukung penyusunan desain master plan ekowisata dengan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan.
• Dukungan dalam penjualan produk-produk masyarakat lewat Galeri KPH, melalui pelatihan digital marketing dan juga pelatihan kepemimpinan (leadership) untuk tingkat manajer di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Galeri KPH.

Hal-hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan tersebut dan perlu dukungan antara lain: Papua akan menjadi tuan Rumah Green Climate Fund Task Force (GCFTF) 2023, penguatan kapasitas Pokja REDD+, pengembangan HHBK terutama terkait dengan sertifikat keamanan pangan, pemanfaatan limbah pengolahan sagu untuk membuat jamur sagu.

Dalam arahannya, Kepala Dinas KLH mengatakan bahwa Program yang paling penting adalah peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat, sehingga potensi yang ada di sekitar mereka bisa dikembangkan.

“Dukungan FORCLIME kepada Dinas KLH sangat strategis, karena program-program FORCLIME sejalan dengan program di Dinas KLH dan sejalan juga dengan Visi- Misi Gubernur Papua”, kata bapak Jan Jap L. Ormuseray, S.H, M.Si., Kepala Dinas KLH Provinsi Papua.

Dalam rapat koordinasi tersebut juga disepakati untuk melaksanakan proses Free, Prior Informed Consent (FPIC) di kampung dampingan dalam waktu dekat.

Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi:
Theodora F. Resubun, Advisor pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat