Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan. Dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kebijakan PS selama ini adalah mewujudkan capaian alokasi percepatan perhutanan sosial. Hingga akhir tahun 2021 persetujuan pengelolaan PS di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 95.448,22 Ha, dengan jumlah surat keputusan sebanyak 165. Capaian ini dapat menjadi potensi dalam mewujudkan kemandirian desa di sekitar hutan, peningkatan ekonomi masyarakat sekaligus menurunkan tekanan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Pengembangan perhutanan sosial (PS) di Provinsi Sulawesi Tengah belum optimal pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Salah satu masalah yang dihadapi adalah program PS ini belum menjadi program bersama dan seolah hanya merupakan program kehutanan. Akibatnya program PS kurang mendapatkan dukungan dari organisasi pemerintah daerah selain kehutanan. Meski telah terbentuk kelompok kerja perhutanan sosial yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, namun dukungan program kerja dan pendanaan dari OPD terkait belum tersedia secara optimal. Hal ini menjadi dasar kuat dan penting untuk menyusun rencana aksi penguatan PS Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar pijakan bersama para pihak, terutama oleh Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Pokja PS Sulteng) untuk mewujudkan tujuan kebijakan PS agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah dan didukung oleh FORCLIME, Pokja PS Sulteng menyusun Rencana Aksi Perhutanan Sosial. Tujuan penyusunan dokumen rencana aksi PS ini adalah:
a. Terwujudnya kemandirian kelembagaan lokal PS.
b. Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui aneka usaha perhutanan sosial.
c. Terwujudnya kelestarian fungsi kawasan hutan.
d. Tercapainya target penambahan luasan PS yang optimal di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk memfinalisasi dokumen Rencana Aksi Perhutanan Sosial 2022-2024, dilaksanakan lokakarya pada 9 – 11 Maret 2022 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Mohammad Rizal Budjang, MM, dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah provinsi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat Sulawesi Tengah.

Lokakarya ini menghasilkan draf Rencana Aksi Perhutanan Sosial Sulawesi Tengah yang kemudian akan digunakan sebagai kerangka acuan kerja bagi para pihak dalam rangka mewujudnya capaian tujuan kebijakan PS di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tindak lanjut lokakarya ini, Pokja PS yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan audiensi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan guna menyukseskan program Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Fikty Aprilinayati, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
Ismet Khaeruddin, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah